Konflik Israel-Palestina (4): Akhir Mandat Palestina dan Perang Arab-Israel 1948

KOMPAS.com — Ketika tensi di Eropa turun pasca berakhirnya Perang Dunia II, gejolak justru memanas di wilayah Mandat Palestina.

Kelompok Zionis melancarkan serangan terus menerus kepada orang Inggris di wilayah itu.

Mereka menuntut dibukanya keran imigrasi untuk bangsa Yahudi, yang masih tertahan di kamp Holocaust Nazi Jerman.

Baca juga: Konflik Israel-Palestina (1): Gerakan Zionisme sampai Mandat Palestina

Aksi kekerasan yang terus terjadi di Mandat Palestina berujung pembentukan Komite Investigasi Anglo-Amerika pada 1946.

Komite ini kemudian menyetujui rekomendasi Amerika Serikat (AS), terkait pemindahan segera 100.000 pengungsi Yahudi di Eropa ke Palestina, dan merekomendasikan tak ada negara Arab atau Yahudi di Palestina.

Namun, implementasi rekomendasi ini ternyata tak semudah yang dibayangkan.

Partai Buruh Inggris berang karena Presiden AS Harry S Truman mendukung imigrasi 100.000 pengungsi Yahudi, tetapi menolak temuan komite lainnya.

Kondisi inilah yang membuat Inggris mengumumkan niatnya menyerahkan Mandat Palestina ke tangan PBB.

Baca juga: Konflik Israel-Palestina (2): Bentrokan Awal sampai Solusi Dua Negara

Pembagian wilayah

PBB lalu membentuk Komite Khusus untuk Palestina (UNSCOP) pada 15 Mei 1947. Terdiri dari 11 negara, komite ini melakukan sidang dan kunjungan ke Palestina untuk melakukan investigasi.

Pada 31 Agustus 1947, laporan UNSCOP merekomendasikan kepada Sidang Umum PBB sebuah skema pembagian wilayah Palestina dalam masa transisi, selama dua tahun dimulai pada 1 September 1947.

Pembagian itu terdiri atas negara Arab merdeka (11.000 km persegi), negara Yahudi (15.000 km persegi). Sementara kota Yerusalem dan Betlehem akan berada di bawah kendali PBB.

Usulan ini tidak memuaskan kelompok Yahudi maupun Arab.

Bangsa Yahudi kecewa karena kehilangan Yerusalem. Namun, kelompok Yahudi moderat menerima tawaran ini dan hanya kelompok-kelompok Yahudi radikal yang menolak.

Sementara itu, kelompok Arab khawatir pembagian ini akan mengganggu hak-hak warga mayoritas Arab di Palestina.

Dalam pertemuan di Kairo, Mesir, pada November dan Desember 1947, Liga Arab mengeluarkan resolusi yang menyetujui solusi militer untuk mengakhiri masalah ini.

Dalam kenyataannya, sejumlah negara Arab memiliki agenda tersendiri.

Jordania ingin menguasai Tepi Barat, sementara Suriah menginginkan bagian utara Palestina, termasuk wilayah yang diperuntukkan bagi Yahudi dan Arab.

Baca juga: Konflik Israel-Palestina (3): Holocaust yang Berujung Pendirian Negara Israel

Berdirinya Israel

Lalu bagaimana dengan Inggris? Meski menerima usulan pembagian ini, Inggris enggan menerapkannya di lapangan karena jelas-jelas solusi tidak diterima kedua pihak.

Tapi, Inggris juga enggan memerintah Palestina bersama PBB di masa transisi.

Pada September 1947, Inggris mengumumkan kekuasaan mereka di Mandat Palestina akan berakhir pada 14 Mei 1948 tengah malam.