Konflik Israel-Palestina (2): Bentrokan Awal sampai Solusi Dua Negara

Aksi saling balas terus meluas, dan sejumlah jenderal Arab menyatakan perang.

Pemerintah Inggris akhirnya harus turun tangan untuk mengatasi keadaan. Pasukan Inggris di Palestina yang mendapat bantuan dari Haganah akhirnya bisa mengakhiri Revolusi Arab pada 1939.

Revolusi yang berlangsung selama tiga tahun itu berakhir dengan kegagalan dan korban jiwa yang besar.

Korban tewas masing-masing 300 orang Yahudi, 5.000 warga Arab, dan 262 polisi Inggris. Selain itu, lebih dari 15.000 orang luka-luka.

Imam Besar Amin al-Husayni yang menjadi pemimpin revolusi berhasil mendapatkan suaka di Lebanon, Irak, Italia, dan akhirnya Nazi Jerman.

Baca juga: Gal Gadot Dikecam setelah Beri Pesan Terkait Konflik Israel-Palestina

Solusi dua negara

Meski gagal, revolusi ini memberi dampak signifikan bagi warga Yahudi, Arab, dan penguasa Inggris.

Setelah Revolusi Arab, Inggris menggelar sejumlah investigasi soal penyebab pertumpahan darah selama tiga tahun itu.

Salah satu hasil penyelidikan yang cukup signifikan adalah yang dilakukan Komisi Peel (1936-1937). Komisi ini adalah yang pertama kali mengajukan solusi dua negara.

Diusulkan agar Palestina dibagi dua, satu bagian untuk bangsa Yahudi dan satu bagian lainnya diberikan bagi bangsa Arab.

Negara Yahudi, sesuai rekomendasi komisi, meliputi kawasan pantai, Lembah Jezreel, Beit She'an, dan Galilea. Sementara Negara Arab akan meliputi Transjordania, Yudea, Samaria, Lembah Jordania, dan Negev.

Para pemimpin Yahudi di Palestina terbelah pendapatnya menanggapi rekomendasi ini. Sementara para pemimpin Arab dengan tegas menolak usulan solusi dua negara tersebut.

Baca juga: Muslim Gaza Laksanakan Shalat Idul Fitri di Tengah Ancaman Serangan Udara Israel

Pada Mei 1939, beberapa bulan sebelum Perang Dunia II pecah, Inggris kembali mencoba memberikan solusi di tanah Palestina. Kali ini adalah solusi satu negara Palestina.

Dalam jangka pendek, Pemerintah Inggris akan menentukan kuota jumlah imigran Yahudi yang bisa memasuki Palestina. Jumlah kuota ini akan ditentukan pemimpin Arab di masa depan.

Selain kuota, Inggris juga melarang imigran Yahudi membeli tanah dari warga Arab. Tujuannya, untuk mencegah gesekan sosial antara kedua kubu.

Aturan-aturan ini berlaku hingga masa mandat Inggris di Palestina berakhir, yang hampir bersamaan dengan pecahnya Perang Dunia II.

Perang Dunia II yang diikuti holocaust alias pemusnahan massal bangsa Yahudi di Eropa, membuat semakin banyak bangsa Yahudi yang mencoba meninggalkan Eropa.

Akibatnya, para pemimpin Yahudi di Palestina merancang imigrasi ilegal ke Palestina yang menciptakan ketegangan lebih besar di kawasan tersebut. (bersambung)

Sumber: Kompas.com (Penulis: Ervan Hardoko | Editor: Ervan Hardoko)