Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/05/2021, 08:29 WIB
Ardi Priyatno Utomo

Penulis

Sumber BBC

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Otoritas Pemilu AS resmi menutup tuduhan mantan Presiden Donald Trump membayar uang tutup mulut kepada bintang porno di Pilpres 2016.

Kasus itu berisi tudingan Trump meminta pengacaranya membayar Stormy Daniels, agar dia tak membeberkan perselingkuhan mereka.

Pada akhirnya Michael Cohen, pengacara si mantan presiden, menjalani hukuman penjara atas sejumlah dakwaan.

Baca juga: Pengacara Trump Akui Bayar Rp 1 Miliar ke Aktris Porno

Komisi Pemilihan Federal (FEC), yang menegakkan aturan finansial kampanye, mengumumkan penutupan kasusnya Kamis (6/5/2021).

Penutupan terjadi karena di Februari, komisi menemui jalan buntu dalam pertemuan yang digelar tertutup.

Dilansir BBC Jumat (7/5/2021), pertemuan komisi yang diisi perwakilan kubu Republik dan Demokrat itu berakhir sama kuat, 2-2.

Voting terjadi setelah dalam laporan yang mereka terima, kuat dugaan Trump sudah melanggar aturan finansial kampanye di Pilpres AS 2016.

Dua Republikan yang menolak tuduhan menyatakan, laporan itu adalah bentuk penyia-nyiaan anggaran FEC.

Sementara dua perwakilan Demokrat menyindir lawannya karena tidak melakukan penyelidikan sebelum menolak tuduhan.

Baca juga: Aktris Porno Beberkan Detail Pertemuan Pertamanya dengan Donald Trump

Sebelumnya, Cohen mengakui dia mendapat arahan untuk membayar 130.000 dollar AS (Rp 1,8 miliar) kepada Stormy Daniels.

Trump mengakui dia memerintahkan pembayaran uang tutup mulut. Namun dia membantah sudah berselingkuh dengan si bintang porno.

Setelah FEC resmi menutup kasus itu, Cohen menyuarakan kekecewaannya dalam pernyataan yang dirilis New York Times.

"Uang tutup mulut itu dibayarkan atas arahan dan demi kepentingan Donald J Trump," sesal Cohen.

Baca juga: Aktris Porno Ini Gugat Trump karena Kesepakatan Tutup Mulut

Dia menyatakan, presiden ke-45 AS itu seharusnya dinyatakan bersalah. Dia mengaku bingung mengapa FEC menggugurkan kasusnya.

Sementara si mantan presiden dalam rilis di situs resminya mengaku berterima kasih kepada keputusan FEC.

"Sudah jelas kasus bohong ini dibuat oleh Cohen yang korup dan penuh kejahatan," ejek eks presiden berusia 74 tahun tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber BBC
Video rekomendasi
Video lainnya

Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

60 Persen Spesies Bunga Bangkai Rafflesia Terancam Punah, Kisah Sukses Indonesia Disorot

60 Persen Spesies Bunga Bangkai Rafflesia Terancam Punah, Kisah Sukses Indonesia Disorot

Global
Rangkuman Hari Ke-574 Serangan Rusia ke Ukraina: Janji Trump Ditagih | Permintaan Cabut Veto Rusia

Rangkuman Hari Ke-574 Serangan Rusia ke Ukraina: Janji Trump Ditagih | Permintaan Cabut Veto Rusia

Global
Iran: Normalisasi Hubungan Arab Saudi-Israel Khianati Palestina

Iran: Normalisasi Hubungan Arab Saudi-Israel Khianati Palestina

Global
Rusia Tangkis Serangan Udara Ukraina di Sevastopol Crimea

Rusia Tangkis Serangan Udara Ukraina di Sevastopol Crimea

Global
200 Orang Tewas dalam Sehari Pertempuran Azerbaijan Lawan Separatis Nagorno-Karabakh

200 Orang Tewas dalam Sehari Pertempuran Azerbaijan Lawan Separatis Nagorno-Karabakh

Global
Presiden Ukraina Minta PBB Cabut Hak Veto Rusia di Dewan Keamanan

Presiden Ukraina Minta PBB Cabut Hak Veto Rusia di Dewan Keamanan

Global
[POPULER GLOBAL] Perkampungan Ilegal WNI di Malaysia | Penelitian 'Jasad Alien' di Meksiko

[POPULER GLOBAL] Perkampungan Ilegal WNI di Malaysia | Penelitian "Jasad Alien" di Meksiko

Global
Viral, Tantangan Keluarkan Saus Tomat dari Botolnya hingga Tetes Terakhir

Viral, Tantangan Keluarkan Saus Tomat dari Botolnya hingga Tetes Terakhir

Global
Presiden Brasil Peringatkan Kemungkinan Terjadinya Kudeta di Guatemala

Presiden Brasil Peringatkan Kemungkinan Terjadinya Kudeta di Guatemala

Global
Raja Charles III Tiba di Perancis untuk Kunjungan Kenegaraan

Raja Charles III Tiba di Perancis untuk Kunjungan Kenegaraan

Global
Huawei Terus Cari Cara Batasi Kontrol Ekspor Chip AS ke China

Huawei Terus Cari Cara Batasi Kontrol Ekspor Chip AS ke China

Global
China Sebut Inggris Berusaha Kacaukan Hong Kong

China Sebut Inggris Berusaha Kacaukan Hong Kong

Global
Sudah 5 Tahun, Pakta Militer Korea Utara dan Korea Selatan Belum Jelas

Sudah 5 Tahun, Pakta Militer Korea Utara dan Korea Selatan Belum Jelas

Global
Zelensky Tagih Janji Trump untuk Akhiri Perang di Ukraina dalam 24 Jam

Zelensky Tagih Janji Trump untuk Akhiri Perang di Ukraina dalam 24 Jam

Global
Separatis Nagorno-Karabakh dan Azerbaijan Umumkan Gencatan Senjata

Separatis Nagorno-Karabakh dan Azerbaijan Umumkan Gencatan Senjata

Global
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com