PM India Dikecam di Tengah Tsunami Covid-19, Dorong Anggaran Rp 25,8 Triliun untuk Bangun Parlemen dan Rumah Dinas

NEW DELHI, KOMPAS.com - Perdana Menteri India Narendra Modi mendorong anggaran 1,8 miliar dollar AS (Rp 25,8 triliun) untuk renovasi gedung parlemen dan pengadaan rumah baru bagi pejabat negara, ketika bangsanya sedang berduka dilanda tsunami Covid-19.

Renovasi mahal pejabat negara itu dikenal sebagai Central Vista Redevelopment Project, yang dikategorikan sebagai "layanan esensial". Sehingga, kontruksi proyek pemerintah itu diizinkan tetap dilanjutkan bahkan ketika sebagian besar proyek pembangunan lainnya dihentikan.

Baca juga: Distribusi Bantuan Covid-19 di India Dicurigai Ditahan Pemerintah

Keputusan proyek di ibu kota untuk pejabat negara itu membuat geram publik dan politisi oposisi, karena menganggap pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan kondisi India yang sedang dilanda krisis kesehatan Covid-19, seperti yang dilansir dari CNN pada Kamis (6/5/2021). 

Dua warga yang salah satunya positif Covid-19, mengajukan kasus itu ke Pengadilan Tinggi Delhi pada Rabu (5/5/2021), untuk mencoba menghentikan konstruksi proyek pemerintah yang terus berlanjut bahkan saat ibu kota diisolasi.

Baca juga: Covid-19 di Brasil Justru Lebih Mematikan daripada India, Ini Sebabnya...

Pengacara Nitin Saluja yang mengirimkan petisi khusus penolakan proyek pemerintah, berpendapat bahwa pembangunan gedung parlemen bukan merupakan layanan penting, dan pekerjaan konstruksi bahkan bisa menjadi acara penyebaran super Covid-19.

Ada banyak pekerja yang terus diangkut dari kamp mereka secara paksa menuju lokasi konstruksi proyek pemerintah tersebut, menurut dokumen yang disertai.

Baca juga: [POPULER GLOBAL] 8 Singa Asia di India Positif Covid-19 | Mayra Zulfiqar Dibunuh Pria yang Lamarannya Ditolak

Pengadilan Tinggi India menawarkan untuk diadakan acara dengar pendapat terkait kasus tersebut pada akhir Mei, tapi para pemohon telah membawa ke Mahkamah Agung, dengan alasan pengadilan yang lebih rendah telah "gagal untuk menilai bobot" masalah tersebut.

"Karena ada masalah darurat kesehatan masyarakat, penundaan apa pun bisa merugikan kepentingan publik yang lebih bersa," tulis Saluja kepada Mahkamah Agung.

Baca juga: Akibat Meremehkan, Covid-19 di India Meluas hingga Pedesaan Terpencil

Saluja mengatakan sidang kasus proyek pemerintah ini kemungkinan besar akan disidangkan pada Jumat (7/5/2021).

India melaporkan lebih dari 3.000 kematian karena Covid-19 pada beberapa hari terakhir.

Negara itu menyumbang seperempat dari kematian akibat Covid-19 di dunia selama sepekan terakhir, menurut laporan mingguan Covid-19 Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Baca juga: Tsunami Covid-19 India Belum Usai, Ahli Peringatkan Gelombang Ketiga