Pemilu Pertama Palestina dalam 15 Tahun Ditunda, Presiden Salahkan Israel

Kompas.com - 02/05/2021, 17:58 WIB
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, ketika berpidato di pembukaan rapat untuk membahas sikap Palestina terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel Senin (15/1/2018). Issam Rimawi/AnadoluPresiden Palestina, Mahmoud Abbas, ketika berpidato di pembukaan rapat untuk membahas sikap Palestina terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel Senin (15/1/2018).

RAMALLAH, KOMPAS.com - Presiden Mahmoud Abbas menunda pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) pertama Palestina sejak lebih dari 15 tahun, karena ketidakpastian apakah Israel mengizinkan pemilihan legislatif Palestina digelar di Yerusalem.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan pada Kamis (29/4/2021) malam bahwa pemilihan parlemen ditunda karena ketidakpastian Israel dalam memberikan izin pemungutan suara di Yerusalem timur.

Baca juga: Human Rights Watch: Israel Lakukan Kejahatan Apartheid terhadap Warga Palestina

"Pemilihan umum harus diadakan di semua wilayah Palestina, termasuk Yerusalem," kata Abbas setelah bertemu dengan perwakilan dari beberapa kelompok Palestina di Ramallah di Tepi Barat, seperti yang dilansir dari DW Indonesia pada Jumat (30/4/2021). 

Dua saingan politik lama, Fatah dan Hamas, telah mencapai kesepakatan untuk mengadakan pemilihan legislatif pada 22 Mei dan pemilihan presiden pada 31 Juli, menjadikannya pemilu pertama Palestina dalam 15 tahun.

Baca juga: Di Tengah Bulan Ramadhan, Bentrokan Israel dan Palestina Terus Berkobar di Yerusalem

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bagaimana sikap Israel?

Pada awal pekan ini, Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan bahwa pemilu adalah "masalah internal Palestina," di mana Tel Aviv "tidak berniat untuk campur tangan atau mencegahnya."

Abbas mengatakan kepada kelompok politik Palestina bahwa para pejabat Israel tidak dapat menanggapi masalah Yerusalem, karena negara Yahudi tersebut saat ini tidak memiliki pemerintahan.

Israel terperosok ke dalam salah satu krisis politik terburuk dalam sejarah, dengan belum terbentuknya pemerintahan setelah pemilu pada Maret lalu.

Baca juga: Sepanjang 3 Bulan, Israel Telah Menahan 230 Anak-anak Palestina

Dampak penundaan pemilu

Hamas yang menguasai Gaza, menolak keputusan Abbas dan menggambarkannya sebagai "kudeta" tanpa dukungan rakyat.

Pada Rabu (28/4/2021), Hamas mengatakan pihaknya "menolak segala upaya untuk menunda pemilihan." Namun, mereka juga tidak ingin pemilu diadakan tanpa pemungutan suara di Yerusalem Timur.

Para pengunjuk rasa berkumpul di Ramallah menjelang pengumuman Abbas, menuntut agar pemungutan suara tetap diadakan sesuai jadwal.

Baca juga: Palestina Terima 100.000 Dosis Vaksin Covid-19 Sumbangan China

Keputusan tersebut kemungkinan menuai kritik domestik yang berat. Para pengamat mengatakan penundaan pemilu akan membuat partai yang dipimpin Abbas mengalami kekalahan yang memalukan di tengah ketidakpuasan publik dengan pemerintahannya.

Kritikus telah menyerukan pemerintah untuk segera menangani masalah Yerusalem, dan menyarankan untuk menyiapkan kotak suara di sekolah atau situs keagamaan.

Pemungutan suara itu diyakini sebagai langkah besar menuju rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas.

Baca juga: Palestina Akan Sambut Pemilu Pertama dalam 15 Tahun


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X