Paus Fransiskus Hapus Hukum Istimewa bagi Kardinal dan Uskup

Kompas.com - 01/05/2021, 18:31 WIB
Paus Fransiskus merayakan misa Rabu Abu memimpin umat Katolik memasuki Prapaskah, di Basilika Santo Petrus di Vatikan, Rabu, 17 Februari 2021. AP PHOTO/GUGLIELMO MANGIAPANEPaus Fransiskus merayakan misa Rabu Abu memimpin umat Katolik memasuki Prapaskah, di Basilika Santo Petrus di Vatikan, Rabu, 17 Februari 2021.

VATICAN CITY, KOMPAS.com - Paus Fransiskus memutuskan bahwa para uskup dan kardinal yang bekerja di Vatikan akan diadili oleh pengadilan awam, sama dengan kasus-kasus kriminal lainnya dan tidak lagi oleh panel elite wali gereja.

Paus Fransiskus mengeluarkan keputusan yang membatalkan ketentuan dalam hukum pidana sipil Vatikan pada Jumat (30/4/2021).

Baca juga: Paus Fransiskus Beatifikasi “Dokter Orang Miskin” dalam Pandemi Flu Spanyol

Semula, para uskup dan kardinal hanya diadili oleh Pengadilan Kasasi, badan tertinggi yang terdiri dari para kardinal dan pendeta berpangkat tinggi lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa kasus di mana orang-orang awam yang terperangkap dalam penyelidikan pidana diadili dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan biasa, yang terdiri bukan imam.

Sementara para kardinal yang terlibat dalam kasus yang sama, tidak diadili sama sekali atau menerima perlakuan khusus.

Dalam kata pengantar dekrit tersebut, Paus Fransiskus mengatakan hukum sipil di Vatikan, yang merupakan negara kota yang berdaulat, harus "tanpa hak istimewa yang berlaku di masa lalu, yang sekarang sudah tidak lagi sejalan" dengan tanggung jawab individu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Reuters mewartakan pada Jumat (30/4/2021), perubahan tersebut diharapkan berlaku sebagian besar pada kejahatan keuangan.

Baca juga: Paus Fransiskus Menyatakan Minat Melakukan Kunjungan Kepausan ke Korea Utara

Aturan ini diharap bisa mempersingkat, proses hukum untuk meminta pertanggungjawaban para kardinal dan uskup yang berbasis di Vatikan. Terutama jika mereka diduga melakukan kesalahan.

Meski demikian, Paus masih berwenang menyetujui dimulainya penyelidikan atau persidangan.

“Sementara perubahan itu akan memudahkan para kardinal dan uskup yang berbasis di Vatikan untuk diselidiki dan dituntut, perlindungan terhadap mereka juga diberikan dengan adanya dua kesempatan untuk mengajukan banding,” kata ahli hukum Gereja Katolik kepada Reuters.

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Sumber Reuters
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X