Kirim Selebaran Anti Kim Jong Un dengan Balon, Pembelot Korut Terancam Denda Ratusan Juta

Kompas.com - 01/05/2021, 09:26 WIB
Dalam foto dari 11 April 2011, Park Sang-hak, tengah, seorang pengungsi dari Utara, yang sekarang menjalankan grup Fighters for a Free North Korea dari sebuah kantor kecil di Seoul, bersiap melepaskan balon yang membawa selebaran mengutuk pemimpin Korea Utara selama unjuk rasa anti-Korea Utara melawan The Day of the Sun, peringatan 99 tahun kelahiran Kim Il Sung, di Paviliun Imjingak dekat desa perbatasan Panmunjom di Paju, Korea Selatan. AP PHOTO/LEE JIN-MANDalam foto dari 11 April 2011, Park Sang-hak, tengah, seorang pengungsi dari Utara, yang sekarang menjalankan grup Fighters for a Free North Korea dari sebuah kantor kecil di Seoul, bersiap melepaskan balon yang membawa selebaran mengutuk pemimpin Korea Utara selama unjuk rasa anti-Korea Utara melawan The Day of the Sun, peringatan 99 tahun kelahiran Kim Il Sung, di Paviliun Imjingak dekat desa perbatasan Panmunjom di Paju, Korea Selatan.

SEOUL, KOMPAS.com - Seorang pembelot Korea Utara (Korut) mengklaim telah mengirim 500.000 selebaran propaganda dengan balon dari Korea Selatan (Korsel) ke negara asalnya, pada Jumat (30/4/2021).

Tindakan itu diduga melanggar undang-undang (UU) baru, yang dapat mengakibatkan denda 27.040 dollar AS (Rp 390,5 juta) atau hingga tiga tahun penjara, Associated Press melaporkan.

Baca juga: Korea Utara Luncurkan Senjata Baru untuk Menargetkan Barat

Park Sang-hak, seorang aktivis Korea Selatan, mengatakan dia dan organisasinya mengirim 10 balon dari daerah dekat perbatasan dua negara.

Isinya membawa selebaran yang mengkritik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan pemerintahnya, dan uang kertas pecahan 1 dollar AS (Rp 14.440) sebanyak 5.000 kembar.

Jika penegakan hukum mengejar Park di bawah UU baru Korea Selatan yang melarang penyebaran selebaran ke Korea Utara, itu akan menjadi pelanggaran pertama yang diketahui.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Meskipun (pihak berwenang) dapat memborgol dan memasukkan saya ke sel penjara, mereka tidak dapat menghentikan (selebaran saya) dengan ancaman atau kekerasan apa pun selama rakyat Korea Utara menunggu surat kebebasan, kebenaran dan harapan," kata Park, menurut AP.

UU tersebut juga menjadi bahan perdebatan bulan ini di Amerika Serikat (AS) selama konferensi video dengan anggota parlemen. Penentang UU tersebut menyebutnya sebagai pelanggaran kebebasan demokratis.

"Apa yang menurut saya sangat mengkhawatirkan adalah mundurnya pemerintah Korea Selatan dari komitmen jangka panjangnya terhadap hak asasi manusia (HAM) atas Korea Utara dan China, yang seolah-olah bertujuan untuk membina hubungan yang lebih baik atau mencapai nonproliferasi nuklir," ujar Chris Smith (politisi republik).

Baca juga: Kim Jong Un Eksekusi Pejabat Korea Utara yang Beli Alat Medis Murah dari China

Anggota parlemen AS yang mendukung UU tersebut berpendapat, bahwa kampanye itu agresif dan provokatif terhadap Korea Utara. Itu dinilai dapat membahayakan warga Korea Selatan yang tinggal di dekat perbatasan.

UU yang berlaku bulan lalu mengundang kritik. Korea Selatan dinilai mengorbankan kebebasan berekspresi untuk meningkatkan hubungan dengan saingannya, Korea Utara.

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X