Kompas.com - 29/04/2021, 07:37 WIB
Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-Cha saat memimpin pertemuan di Kantor Pemerintah di Bangkok, Thailand. (AFP/ROYAL THAI GOVERNMENT) Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-Cha saat memimpin pertemuan di Kantor Pemerintah di Bangkok, Thailand. (AFP/ROYAL THAI GOVERNMENT)

BANGKOK, KOMPAS.com – Kabinet Thailand memberi Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha kekuatan baru yang lebih besar untuk mengekang penyebaran Covid-19.

Namun, pemberian kekuatan tersebut dikhawatirkan justru digunakan sebagai alat politik untuk menekan perbedaan pendapat.

Thailand sedang berjuang untuk menahan gelombang ketiga Covid-19 sejak muncul klaster kehidupan malam ibu kota Thailand, Bangkok.

Baca juga: Tak Pakai Masker saat Rapat, PM Thailand Didenda Rp 2,7 Juta

Kewajiban memakai masker dan pembatasan sosial rupanya tidak banyak membantu memperlambat meningkatnya jumlah kematian akibat Covid-19 di Thailand.

Karena itulah, pemerintahan Prayut didera kritik karena gagal mengendalikan pandemi di “Negeri Gajah Putih”.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Thailand juga lamban dalam memvaksinasi rakyatnya dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Negara tersebut baru memvaksinasi 1,2 juta orang sejak kampanye vaksinasi dimulai dua bulan lalu sebagaimana dilansir AFP, Rabu (28/4/2021).

Pada Selasa (27/4/2021), kabinet mengeluarkan resolusi yang mentransfer tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dimiliki sejumlah menteri ke perdana menteri.

Baca juga: Kelompok Etnis Bersenjata Myanmar Rebut Pangkalan Militer di Dekat Perbatasan Thailand

Transfer tupoksi yang bisa dianggap sebagai transfer “kekuatan” tersebut membuat Prayut bertanggung jawab atas beberapa undang-undang mulai dari Undang-Undang Pengendalian Senjata hingga Undang-Undang Kejahatan Komputer.

Transfer “kekuatan” tersebut juga membuat Prayut bertanggung jawab atas undang-undang kontroversial yang menurut para kritikus memperluas pengawasan dan penyensoran pemerintah.

Halaman:

Sumber AFP
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X