Lagi, Junta Militer Myanmar Tunda Jadwal Sidang Aung San Suu Kyi

NAYPYIDAW, KOMPAS.com – Junta militer Myanmar kembali menunda proses pengadilan terhadap pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi yang sedianya berlangsung Senin (26/4/2021).

Hal itu diungkapkan oleh pengacara Suu Kyi, Min Min Soe, ketika mereka memperjuangkan izin untuk mengunjunginya setelah dia ditahan selama 12 pekan.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan peraih Nobel itu dalam kudeta 1 Februari.

Baca juga: Militer Myanmar Jatuhkan Dakwaan Pidana Baru untuk Aung San Suu Kyi

Kudeta tersebut mendorong negara itu kembali ke pemerintahan junta militer setelah sempat mencicipi demokrasi sebagaimana dilansir AFP.

Sebagian besar Rakyat turun ke jalan sebagai protes. Namun, pasukan keamanan Myanmar tak segan melancarkan kekerasan untuk memadamkan unjuk rasa.

Sementara itu, Suu Kyi masih menjalani tahanan rumah dan junta menuntutnya di bawah enam kasus.

Tetapi, Min Min Soe menuturukan bahwa pergerakan kasusnya sekali lagi ditunda hingga 10 Mei.

12 pekan sejak Suu Kyi ditahan, Min Min Soe mengatakan mereka masih belum menerima izin untuk bertemu klien mereka secara.

Baca juga: Militer Myanmar Tambah Dakwaan Suap Kepada Aung San Suu Kyi, Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara

"Ketika hakim bertanya (kepada polisi) tahap mana yang telah mereka capai, mereka menjawab bahwa mereka tidak bisa memberi tahu secara spesifik," katanya kepada AFP.

Dia menambahkan, Suu Kyi pasti merasa frustrasi dengan lambatnya perkembangan kasusnya.

"Saya pikir dia tidak mendapatkan akses untuk menonton berita dan televisi. Saya kira dia tidak tahu situasi saat ini yang terjadi di negara ini," tutur Min Min Soe.

Selain tidak dapat bertemu Suu Kyi, penonaktifan data seluler yang diberlakukan oleh junta militer juga telah mencegah konferensi video dalam sidang sebelumnya.

Aksi demonstrasi berskala nasional masih berlanjut hingga Senin.

Baca juga: Dituduh Junta Militer Myanmar Terima Suap Rp 8,6 Miliar, Ini Jawaban Aung San Suu Kyi

Para demonstran memegang plakat bertuliskan "bebaskan para pemimpin kami" dan mengibarkan bendera merah dengan merak emas, simbol Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Junta militer melegitimasi kudeta dengan mengeklaim melakukan itu demi demokrasi.

Militer Myanmar juga menuduh telah terjadi kecurangan dalam pemilu pada November yang dimenangi NLD secara telak.

Sejak kudeta, pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan lebih dari 750 orang, menurut kelompok pemantau setempat.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Tuduh Aung San Suu Kyi Terima Suap Rp 8,6 Miliar