Setelah KTT ASEAN, Muhyiddin Yassin Sebut Myanmar Mau Hentikan Kekerasan

JAKARTA, KOMPAS.com – Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan, junta Myanmar sepakat bahwa pasukannya harus mengurangi kekerasan dan berhenti membunuh warga sipil.

Hal itu diungkapkan oleh Muhyiddin seusai KTT ASEAN alias ASEAN Leaders’ Meeting di Jakarta, Indonesia, pada Sabtu (24/4/2021).

Dalam KTT tersebut, pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing turut hadir.

Baca juga: ASEAN Akan Fasilitasi Solusi Damai untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Melansir Reuters, dia menuturkan bahwa pembunuhan dan kekerasan di Myanmar harus diakhiri.

“Semua pihak harus segera menahan diri dari setiap provokasi dan tindakan yang akan melanggengkan kekerasan dan kerusuhan," kata Muhyiddin.

Selain itu, dia juga menyerukan dialog politik yang bermakna dan inklusif. Hal tersebut hanya bisa terjadi jika Myanmar membebaskan tahanan politik secepat mungkin, tanpa syarat.

"Kami telah berhasil. Itu di luar ekspektasi kami untuk mendapatkan hasil dari pertemuan hari ini (Sabtu)," kata Muhyiddin sebagaimana diwartakan Bernama.

Baca juga: Jokowi: ASEAN Capai Konsensus Konflik Myanmar

Muhyiddin berujar, Malaysia mengajukan tiga usulan dalam pertemuan tersebut. Usulan pertama adalah penurunan eskalasi di lapangan.

"Kami berusaha untuk tidak terlalu menuduh pihak (Min Aung Hlaing) karena kami tidak peduli siapa yang menyebabkannya," kata Muhyiddin kepada Reuters.

"Kami hanya menekankan bahwa kekerasan harus dihentikan. Menurutnya, pihak lain yang menyebabkan masalah. Tapi dia setuju bahwa kekerasan harus dihentikan,” tambah Muhyiddin.

Sejak militer mengambil alih kekuasaan lewat kudeta pada 1 Februari, lebih dari 700 orang tewas di tangan pasukan keamanan Myanmar.

Baca juga: Pemimpin Junta di KTT ASEAN, Rakyat Myanmar Gelar Ritual Pemakaman” di Yangon

Usulan kedua Malaysia adalah pembebasan semua tahanan politik.

Usulan ketiganya negara tersebut adalah, Ketua dan Sekretaris Jenderal ASEAN memiliki akses ke Myanmar dan diizinkan untuk bertemu dengan semua pihak yang terlibat dalam krisis.

Muhyiddin melanjutkan, Min Aung Hlaing telah menyetujui usulan dari negara-negara ASEAN lainnya untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan dan upaya rekonsiliasi nasional.

Karena usulan-usulan telah disepakati Myanmar, Muhyiddin mengatakan bahwa hal ini menunjukkan kritikus keliru karena menyebut ASEAN tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi krisis tersebut.

Baca juga: Jelang KTT ASEAN, Rakyat Myanmar Kembali Turun ke Jalan meski Sempat Berhenti karena Terlalu Mematikan

"Kami sangat prihatin dengan perkembangan di Myanmar dan kami akan terus mencari cara untuk mengatasi krisis," kata Muhyiddin kepada Bernama.

Sementara itu, Ketua Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia Charles Santiago mengatakan, kelompok tersebut menyambut baik poin-poin yang disepakati dalam KTT ASEAN.

Namun, dia mendesak agar seluruh pihak bergerak cepat untuk memastikan Min Aung Hlaing mengakhiri kekerasan dan membebaskan tahanan politik setelah KTT ASEAN.

Baca juga: KTT ASEAN Kecewakan Rakyat Myanmar, Pilih Junta Abaikan NUG