Lagi, Uni Eropa Jatuhkan Sanksi ke 10 Petinggi Junta Myanmar dan 2 Perusahaan

Kompas.com - 19/04/2021, 20:54 WIB
Gambar yang diambil pada tanggal 31 Januari 2015 ini menunjukkan tentara dari Brigade Ketujuh Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA) yang berparade sebagai bagian dari perayaan Hari Revolusi Karen ke-66 di markas mereka di negara bagian Kachin, Myanmar. KNLA adalah sayap bersenjata dari Serikat Nasional Karen (KNU) dan diyakini memiliki antara 3.000 hingga 5.000 milisi aktif di barisannya. AFP PHOTO/KC ORTIZGambar yang diambil pada tanggal 31 Januari 2015 ini menunjukkan tentara dari Brigade Ketujuh Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA) yang berparade sebagai bagian dari perayaan Hari Revolusi Karen ke-66 di markas mereka di negara bagian Kachin, Myanmar. KNLA adalah sayap bersenjata dari Serikat Nasional Karen (KNU) dan diyakini memiliki antara 3.000 hingga 5.000 milisi aktif di barisannya.

BRUSSELS, KOMPAS.com - Uni Eropa pada Senin (19/4/2021) kembali menjatuhkan sanksi ke 10 petinggi junta Myanmar lainnya.

Sanksi juga dijatuhkan ke perusahaan yang terkait dengan militer Myanmar atas kudeta dan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa.

"Rezim militer terus melakukan kekerasan dan mengarahkan negara ke jalan buntu. Itulah sebabnya kami meningkatkan tekanan untuk membawa militer ke meja perundingan," kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas, setelah pembicaraan virtual dengan rekan-rekan Uni Eropa-nya.

Baca juga: Putus Keuangan Para Jenderal, AS dan Inggris Sanksi Perusahaan Militer Myanmar

"Selain daftar individu, dua konglomerat ekonomi yang terkait militer juga terkena dampaknya," tambah Maas dikutip dari AFP.

Para diplomat Eropa mengatakan, dua perusahaan yang terkena pembekuan aset dan pemblokiran visa adalah Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL).

Kedua perusahaan itu mendominasi sektor-sektor seperti perdagangan, alkohol, rokok, dan barang-barang konsumen.

Kemudian para petinggi militer Myanmar yang kena sanksi sebagian besar adalah anggota Dewan Administrasi Negara, yang dianggap bertanggung jawab merusak demokrasi negara Asia Tenggara tersebut, kata para diplomat.

Baca juga: Militer Myanmar Dapat Sanksi Lagi dari AS, Polisi Ikut Kena

Sanksi yang mulai berlaku saat diterbitkan di jurnal resmi Uni Eropa ini dijatuhkan, setelah blok tersebut menjatuhkan sanksi lain ke kepala junta Min Aung Hlaing dan 10 pejabat senior lainnya bulan lalu.

Negara-negara kuat Barat berusaha meningkatkan tekanan pada kepemimpinan baru Myanmar, dengan menargetkan ladang uang mereka.

AS dan Inggris sudah menjatuhkan sanksi ke MEC dan MEHL, lalu Washington juga menghukum perusahaan permata negara Myanmar.

Kudeta Myanmar terjadi sejak 1 Februari ketika militer menggulingkan kekuasaan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Sedikitnya 737 warga sipil tewas dalam demo Myanmar untuk menentang kudeta yang berujung ricuh.

Baca juga: Sanksi Bertubi-tubi Hujani Militer Myanmar, dari AS, Uni Eropa, sampai Inggris


Sumber AFP
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X