Rilis Deklarasi Bersama soal Myanmar, FPCI Desak ASEAN dan DK PBB Bertindak

JAKARTA, KOMPAS.com - Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) menggelar pertemuan virtual untuk membahas situasi terkini di Myanmar.

Bertajuk The Region Hall yang merupakan kependekan dari Regional Town Hall, acara pada Kamis (8/4/2021) ini dipandu bersama oleh ketua FPCI Dino Patti Djalal dan Nobel Laureate Jose Ramos-Horta Presiden Timor Leste 2007-2012.

Sebanyak 223 organisasi berpartisipasi dalam pertemuan virtual ini, yang tersebar dari Asia Tenggara, Australia, Amerika Serikat, Jepang, India, Korea Selatan, Britania Raya, Jerman, Meksiko, hingga Nepal.

Baca juga: Militer Myanmar Minta Keluarga Bayar Rp 1,2 Juta jika Ingin Ambil Jenazah Kerabat yang Tewas

Diskusi Region Hall membahas situasi politik, keamanan, dan kemanusiaan di Myanmar, serta memberikan kesempatan bagi organisasi akar rumput untuk terhubung dan belajar satu sama lain.

Oleh karena itu, FPCI merilis 27 poin dalam deklarasi bersama terkait situasi terkini di Myanmar.

Melansir siaran pers yang diterima Kompas.com, di poin pertama FPCI menyatakan simpatinya terhadap penderitaan dan kehilangan yang diderita rakyat Myanmar.

FPCI memberikan dukungan penuh dan solidaritas kepada rakyat Myanmar, dan meyakinkan bahwa mereka tidak sendiri dalam situasi sulit ini.

Baca juga: Aparat Myanmar Tembakkan Granat, 80 Demonstran Tewas

"Kepada mereka, kami mengatakan: Jangan putus asa. Kami mendukung Anda. Dan kami salut pada kalian!" tulis FPCI.

FPCI turut menyampaikan belasungkawa atas warga Myanmar yang kehilangan kerabat, teman, atau anggota keluarganya akibat kekerasan oleh aparat keamanan.

Lebih lanjut FPCI menyarankan organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Internasional harus dijamin aksesnya yang aman dan tidak terhalang.

Masukan untuk ASEAN juga disuarakan, agar mengakui CRPH dan NUG (National Unity Government) sebagai pemerintah Myanmar yang sah, bukan Tatmadaw atau junta militer.

Baca juga: Korban Sipil Tewas di Kudeta Myanmar Capai Lebih dari 700 Orang

Negara-negara ASEAN pun didesak tidak mendeportasi pengungsi dari Myanmar dan memberikan suaka.

FPCI juga meminta negara-negara ASEAN tidak memulangkan para pekerja migran Myanmar terlepas apa pun status mereka.

Dewan Keamanan PBB turut didesak agar mengirim pasukan ke Myanmar secepat mungkin.

Poin selengkapnya dari pernyataan bersama FPCI dapat Anda akses di sini.

Baca juga: Pemuda Myanmar Sebar “Molotov” Lawan Pemutusan Internet Junta