Ditekan Kelompok HAM, Total Tetap Enggan Hentikan Produksi Gas di Myanmar

NAYPYIDAW, KOMPAS.com – Perusahaan minyak dan gas (migas) asal Perancis, Total, enggan berhenti memproduksi gas alam di ladang gas Yadana di Myanmar selama operasi tetap aman.

Perusahaan tersebut mengatakan, pihaknya tetap beroperasi untuk melindungi karyawan di sana yang mungkin mendapat risiko berat dari junta militer.

Sebelumnya, Total mendapat tekanan dari kelompok hak asasi manusia dan pemerintah bayangan Myanmar untuk meninjau operasinya.

Pasalnya, pajak yang dibayarkan Total kepada Myanmar diduga digunakan militer untuk mendanai negara yang dikendalikan junta sebagaimana dilansir Reuters.

Baca juga: Penentang Kudeta Myanmar Buru Pendukung Junta Militer di Medsos demi Hukuman Sosial

CEO Total Patrick Pouyanne mengatakan bahwa perusahaannya memiliki beberapa alasan untuk menjaga ladang gas lepas pantai Yadana tetap berjalan.

Pernyataan itu diterbitkan di kolom surat kabar Perancis Journal du Dimanche pada Minggu (4/4/201) dan dirilis secara online.

Pouyanne berutur, jika perusahaannya menghentikan produksi gas alam, mereka khawatir para karyawannya bisa saja terkena kerja paksa di bawah junta militer.

Dia menambahkan, Total juga tidak ingin memutus sumber energi utama jika operasinya di Yadana dihentikan.

Baca juga: China Siagakan Tentara di Perbatasan Myanmar, Lindungi Pipa Gas Alam

"Bisakah kita menghentikan produksi gas yang memasok listrik ke populasi besar di Yangon, menambah penderitaan mereka?" ujar Pouyanne bertanya balik.

"Pihak berwenang Thailand telah memberi tahu kami tentang pentingnya sumber energi ini,” sambung Pouyanne.

Terletak di lepas pantai barat daya Myanmar di Teluk Martaban, ladang Yadana memproduksi gas untuk dikirim ke pembangkit listrik di Thailand.

Mereka juga memasok pasar domestik Myanmar melalui pipa lepas pantai yang dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan energi negara Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE).

Baca juga: Dengan Suara Bulat, Dewan Keamanan PBB Mengutuk Keras Kematian Warga Sipil di Myanmar

Pouyanne berujar, Total telah mempertimbangkan upaya pembayaran pajak terutang kepada negara bagian di Myanmar di rekening escrow, seperti yang disarankan oleh beberapa pihak.

Namun, dia mengatakan langkah itu pun dapat membuat manajer lokal bertentangan dengan hukum.

Sejauh ini, Total belum membayar sepeser pun dari 4 juta dollar AS (Rp 58 miliar) dalam bentuk pajak bulanan yang biasanya dibayarkan kepada pemerintah.

Pouyanne menambahkan, Total belum membayar pajak karena sistem perbankan tidak lagi berfungsi.

Total telah menghentikan proyek terbaru dan pengeboran di Myanmar sebagai tanggapan atas krisis Myanmar.

Baca juga: Sejarah Myanmar Disebut Negeri Seribu Pagoda

Pouyanne mengatakan, perusahaannya terkejut dengan tindakan represif yang terjadi.

Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan setelah menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Setelah itu, rakyat melawan kudeta dan menuntut dikembalikannya demokrasi dengan menggelar aksi demonstrasi yang berlangsung hampir setiap hari.

Namun, aksi demonstrasi ditanggapi dengan kekerasan oleh pasukan keamanan Myanmar. Tak jarang, pasukan keamanan Myanmar tak segan membunuh para demonstran.

Pouyanne menambahkan, pihaknya akan berdonasi setara pajak yang ditanggung Total kepada pemerintah myanmar kepada asosiasi yang mengatasai hak asasi manusia.

Baca juga: Etnik Myanmar Bersatu Lawan Kudeta, Akankah Tiru Sumpah Pemuda Indonesia?