AS Jatuhkan Sanksi Ekonomi kepada Myanmar Setelah Lebih dari 100 Orang Tewas dalam Sehari

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi ekonomi berupa penangguhan semua perjanjian perdagangan dengan Myanmar pada Senin (29/3/2021), menyusul kekerasan paling mematikan sejak kudeta akhir pekan lalu.

“Penangguhan perjanjian antara dua negara (g to g) di bawah Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (TIFA) 2013 akan berlaku sampai kembalinya pemerintah yang dipilih secara demokratis," kata sebuah pernyataan dari kantor Perwakilan Dagang AS Katherine Tai melansir CNN.

Berdasarkan perjanjian itu, AS bekerja sama dengan Myanmar dalam perdagangan dan investasi untuk mendukung integrasi negara tersebut ke dalam ekonomi global.

Lebih dari 100 warga sipil, termasuk anak-anak, tewas dalam demonstrasi yang memprotes kudeta militer di seluruh Myanmar pada Sabtu (27/3/2021). Kebrutalan ini kembali memicu kecaman internasional.

Presiden AS Joe Biden menyebut kekerasan itu "mengerikan" dan "benar-benar keterlaluan".

"Berdasarkan laporan yang saya terima, banyak sekali orang yang terbunuh, sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi," kata Biden kepada wartawan Minggu (28/3/2021) di Delaware saat ia kembali ke Washington.

Ketika ditanya terkait tanggapan AS terhadap kekejaman yang dilaporkan, Biden berkata, "Kami sedang mengerjakannya (sanksi) sekarang."

Baca juga: 114 Korban Tewas dalam Hari Protes Paling Berdarah Terbaru di Myanmar

AFP PHOTO/STR Asap membumbung di atas kota Tamwe di Yangon pada Sabtu 27 Maret 2021, hari paling berdarah di Myanmar dengan lebih dari 100 orang tewas.

Kantor Perwakilan Dagang AS dalam pernyataannya menyatakan AS mendukung rakyat Burma, dalam upaya mereka memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Nilai itu telah menjadi dasar dari pertumbuhan dan reformasi ekonomi Burma.

AS mengutuk keras kekerasan brutal pasukan keamanan Burma terhadap warga sipil. Pembunuhan demonstrasi damai, pelajar, pekerja, pemimpin buruh, petugas medis, dan anak-anak disebut telah mengejutkan komunitas internasional.

“Tindakan ini (kekerasan militer) merupakan serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan upaya rakyat Myanmar untuk mencapai masa depan yang damai dan sejahtera," tulis pernyataan tersebut.

Kepada CNN, Persatuan Nasional Karen (KNU), kelompok etnis bersenjata yang menguasai wilayah tenggara di Myanmar, mengatakan lebih banyak serangan udara dilakukan oleh militer yang berkuasa di Myanmar pada Minggu (28/3/2021).

Sebelumnya pada Sabtu (27/3/2021), jet militer menewaskan sedikitnya dua anggota milisi KNU dalam serangan pemboman di dekat perbatasan Myanmar dengan Thailand.

Banyak warga sipil melarikan diri melintasi perbatasan.

Departemen Luar Negeri AS belum menanggapi permintaan CNN untuk mengomentari serangan udara tersebut.

Baca juga: Situasi Myanmar Makin Buruk, Militer Gelar Serangan Udara ke Penduduk Desa