Biden Beri Bantuan Izin Tinggal dan Bekerja Sementara Warga Myanmar di AS saat Junta Militer Makin Brutal

Kompas.com - 13/03/2021, 10:33 WIB
Presiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan tentang Covid-19, di Ruang Makan Negara Gedung Putih, Selasa (16/1/2021), di Washington DC. AP PHOTO/EVAN VUCCIPresiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan tentang Covid-19, di Ruang Makan Negara Gedung Putih, Selasa (16/1/2021), di Washington DC.

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Joe Biden memberikan bantuan izin tinggal dan bekerja sementara kepada warga Myanmar yang berada di Amerika Serikat.

Kebijakan itu diambil pemerintahan Biden dengan mempertimbangkan tindakan keras militer Myanmar terhadap warganya menyusul aksi protes kudeta militer.

Melansir Reuters pada Sabtu (13/3/2021), kebijakan yang diumumkan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) pada Jumat (12/3/2021), artinya 1.600 orang Burma yang berada di AS, termasuk para diplomat yang memutus hubungan dengan junta militer Myanmar.

Baca juga: Gerakan Opini Digital dan Semangat Perlawanan Myanmar

Dua pejabat pemerintah AS mengatakan kepada Reuters bahwa bantuan untuk Status Perlindungan Sementara (Temporary Protected Status/TPS) kepada orang Burma berlaku selama 18 bulan.

Program itu memberikan bantuan kepada imigran yang tidak dapat kembali ke negara mereka dengan selamat, karena alasan seperti bencana alam atau konflik bersenjata, maka dkapat tinggal dan bekerja di AS secara legal dalam jangka tertentu yang dapat diperpanjang.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena kudeta militer dan kebrutalan pasukan keamanan terhadap warga sipil, rakyat Burma mengalami kesulitan yang kompleks dan krisis kemanusiaan yang memburuk di banyak bagian di negeri itu," kata Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas.

Hanya orang yang sudah tinggal di Amerika Serikat dan dapat menunjukkan tempat tinggal berkelanjutan per 11 Maret 2021 yang memenuhi syarat untuk program Myanmar.

Baca juga: 5 Jurnalis Ditangkap Junta Militer Myanmar atas Tuduhan Liputan Anti-kudeta Penyebab Ketakutan

Pejabat pemerintah mengatakan situasi di Myanmar setelah militer merebut kekuasaan mencegah orang Burma untuk kembali, karena tindakan keras oleh pasukan keamanan, penahanan sewenang-wenang, dan kondisi kemanusiaan yang memburuk.

Thomas Andrews, penyelidik hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Myanmar mengatakan pada Kamis (11/3/2021) bahwa junta militer telah menewaskan sedikitnya 70 orang dan menahan lebih dari 2.000 orang.

Beberapa diplomat Myanmar yang ditempatkan di Amerika Serikat telah berbicara secara terbuka menentang militer, termasuk Perwakilan Tetap PBB, Kyaw Moe Tun.

Halaman:

Sumber REUTERS
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Penutur Terakhir Bahasa Kuno yang Digunakan Manusia Paling Awal di Afrika Selatan

Kisah Penutur Terakhir Bahasa Kuno yang Digunakan Manusia Paling Awal di Afrika Selatan

Global
Kisah Perang Dunia II: Mengapa Terjadi dan Negara yang Terlibat

Kisah Perang Dunia II: Mengapa Terjadi dan Negara yang Terlibat

Internasional
Terungkap Abu Jenazah PM Jepang Era Perang Dunia II Hideki Tojo Disebar di Laut

Terungkap Abu Jenazah PM Jepang Era Perang Dunia II Hideki Tojo Disebar di Laut

Global
Dituding NATO sebagai Ancaman Dunia, China: Itu Berlebihan, Fitnah

Dituding NATO sebagai Ancaman Dunia, China: Itu Berlebihan, Fitnah

Global
Ilmuwan China di Lab Wuhan Pernah Eksperimen Membuat Virus Corona Hibrida

Ilmuwan China di Lab Wuhan Pernah Eksperimen Membuat Virus Corona Hibrida

Global
Virus Corona Varian Delta telah Menyebar di 74 Negara

Virus Corona Varian Delta telah Menyebar di 74 Negara

Global
Update: Korban Ledakan Besar Pipa Gas di China Meningkat 25 Orang Tewas

Update: Korban Ledakan Besar Pipa Gas di China Meningkat 25 Orang Tewas

Global
Pendekatan Indonesia ke Pemerintahan Baru Israel Perlu Diubah jika Ingin Bantu Palestina Lebih Jauh

Pendekatan Indonesia ke Pemerintahan Baru Israel Perlu Diubah jika Ingin Bantu Palestina Lebih Jauh

Global
Dituduh Lalai dalam Kematian Maradona, Perawat: Saya Hanya Ikuti Perintah

Dituduh Lalai dalam Kematian Maradona, Perawat: Saya Hanya Ikuti Perintah

Global
Novavax Klaim Vaksinnya Efektif di Atas 90 Persen dan Lebih Mudah Disimpan

Novavax Klaim Vaksinnya Efektif di Atas 90 Persen dan Lebih Mudah Disimpan

Global
Pemerintahan Baru Israel Masih Rapuh, Palestina Bisa Kena Dampak

Pemerintahan Baru Israel Masih Rapuh, Palestina Bisa Kena Dampak

Global
Perdana Menteri Palestina: Naftali Bennett dan Benjamin Netanyahu Sama Buruknya

Perdana Menteri Palestina: Naftali Bennett dan Benjamin Netanyahu Sama Buruknya

Global
Biografi Tokoh Dunia: Amerigo Vespucci, Penjelajah Dunia Baru yang Sebut Amerika sebagai Benua

Biografi Tokoh Dunia: Amerigo Vespucci, Penjelajah Dunia Baru yang Sebut Amerika sebagai Benua

Global
Netanyahu Lengser dari PM Israel, Palestina: Periode Terburuk Berakhir

Netanyahu Lengser dari PM Israel, Palestina: Periode Terburuk Berakhir

Global
Rangkuman KTT NATO 14 Juni: Tentang China, Rusia, dan Luar Angkasa

Rangkuman KTT NATO 14 Juni: Tentang China, Rusia, dan Luar Angkasa

Global
komentar
Close Ads X