AS Hadang Dana Iran di Korea Selatan, Ajukan Syarat jika Ingin Cair

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) menentang pencairan miliaran dollar dana Iran dari Korea Selatan, sampai Teheran kembali mematuhi Perjanjian Nuklir secara penuh.

Korea Selatan mengatakan bulan lalu telah menyetujui langkah selanjutnya untuk melepaskan uang yang dibekukan dari penjualan minyak Iran.

Tetapi sekutu AS itu mengaku masih menunggu persetujuan dari Washington DC, yang kini di bawah pimpinan Presiden Joe Biden. Berbeda dengan pendahulunya, Presiden AS ke-46 itu tengah mempertimbangkan untuk kembali ke Kesepakatan Denuklirisasi 2015 melansir AFP.

"Jika Iran kembali memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Nuklir, kami akan melakukan hal yang sama," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

Menjawab pertanyaan dari Komite Urusan Luar Negeri DPR AS pada Rabu (10/3/2021) terkait isu itu, Blinken menegaskan keringanan sanksi akan diberikan sesuai dengan perjanjian, jika Iran memenuhi kewajiban denuklirisasinya.

"Kecuali sampai Iran kembali patuh, mereka tidak akan mendapatkan keringanan itu (sanksi)."

Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi Pertama terhadap Iran di Bawah Pemerintahan Biden

Biden mendukung kembalinya diplomasi dengan Iran, tetapi bersikeras agar Teheran pertama-tama kembali mematuhi kesepakatan 2015.

Iran diminta membalikkan langkah-langkah program nuklir yang diambilnya untuk memprotes sanksi yang dijatuhkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump.

Pada 18 Februari, Pemerintahan Biden menyatakan bersedia untuk bertemu Iran di bawah naungan Uni Eropa. Tetapi Teheran mengatakan waktunya tidak tepat, dan mensyaratkan agar sanksinya terlebih dulu dicabut.

"Kami mengatakan kami akan hadir. Iran sejauh ini mengatakan tidak. Saya pikir “bola” ada di pihak mereka, untuk melihat apakah mereka serius untuk terlibat atau tidak," kata Blinken.

Baca juga: Iran Tolak Pembicaraan Awal Kesepakatan Nuklir dengan AS dan UE

Juru bicara pemerintahan Biden di Iran, Rob Malley, sebelumnya mengatakan AS tidak akan terburu-buru memperbarui kesepakatan nuklir sebelum pemilihan Juni di Iran, yang diperkirakan akan memunculkan presiden yang lebih garis keras.

"Kami tidak bermaksud untuk mendasarkan kecepatan diskusi kami pada pemilihan umum Iran. Kecepatan (kesepakatan) akan ditentukan oleh seberapa banyak yang bisa kami dapatkan. Itu konsisten dengan membela kepentingan keamanan nasional AS," kata Malley dalam wawancara dengan Axios.

"Dengan kata lain, kami tidak akan terburu-buru atau memperlambat hal-hal ini karena pemilihan umum Iran."

Sejumlah pendukung diplomasi dengan Iran telah menyerukan upaya baru sebelum pemilihan dan keluarnya Presiden Hassan Rouhani, yang mempertaruhkan warisannya pada perjanjian 2015.

Namun beberapa ahli, membantah Ayatollah Ali Khamenei pada akhirnya akan mengambil keputusan di Iran dan bahwa seorang presiden baru mungkin akan banyak mengubah pandangan negara Asia Timur itu.

Baca juga: Peringatkan Iran, AS Kirim 2 Pesawat Pengebom B-52 ke Timur Tengah