Tentara Myanmar Duduki Rumah Sakit dan Kampus, OHCHR: Sama Sekali Tak Dapat Diterima

NAYPYIDAW, KOMPAS.com – Pasukan keamanan Myanmar telah menduduki sejumlah rumah sakit dan kampus universitas menjelang aksi protes nasional.

Selama akhir pekan, tentara Myanmar terlihat menduduki beberapa rumah sakit dan universitas di Yangon dan Mandalay, menurut media lokal Myanmar Now.

Aktivis khawatir kehadiran para tentara dapat menghalangi perawatan bagi pengunjuk rasa yang terluka atau bahwan menangkapi mereka yang terluka sebagaimana dilansir CNN.

Seorang pejabat di Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) mengatakan bahwa setidaknya lima rumah sakit diduduki tentara pada Senin (8/3/2021).

"Kami telah menerima laporan yang dapat dipercaya tentang rumah sakit yang diduduki di Myanmar hari ini,” kata James Rodehaver, kepala tim OHCHR Myanmar, Senin.

Baca juga: Seorang Tokoh Partai NLD Myanmar Tewas di Tahanan, Diduga Disiksa

"Kegiatan seperti itu sama sekali tidak dapat diterima. Rumah sakit adalah lokasi di bawah perlindungan hukum humaniter internasional," imbuh Rodehaver.

Pada Senin, organisasi internasional Dokter untuk Hak Asasi Manusia mengutuk pendudukan rumah sakit umum dan kekerasan yang berlebihan terhadap warga sipil.

Dokter untuk Hak Asasi Manusia bahkan menyebut pendudukan rumah sakit oleh tentara sama saja dengan invasi.

"Jika sebelumnya belum jelas, maka sekarang sangat jelas: militer Myanmar tidak akan berhenti melanggar hak-hak rakyat Myanmar sampai komunitas internasional bertindak tegas untuk mencegah dan mempertanggungjawabkan tindakan keterlaluan ini," kata organisasi tersebut.

Dokter untuk Hak Asasi Manusia mengatakan, pendudukan rumah sakit oleh militer adalah pelanggaran hukum internasional.

Baca juga: China Nyatakan Kesediaan untuk Terlibat Redakan Situasi Myanmar

Organisasi itu menambahkan, pendudukan itu hanya memperparah layanan kesehatan yang sudah dihantam pandemi Covid-19 dan kudeta militer baru-baru ini.

Sandra Mon, dari Center for Public Health and Human Rights di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, mengatakan bahwa pasukan keamanan mungkin sengaja menghalangi warga sipil untuk mengakses layanan kesehatan.

"(Tentara yang menduduki rumah sakit) juga merupakan ancaman bagi tenaga medis. Semacam memperingatkan mereka agar tidak lagi merawat demonstran yang terluka,” imbuh Sandra Mon.

Sejak kudeta militer pada 1 Februari dan Aung San Suu Kyi ditahan, pasukan keamanan berulang kali menargetkan pekerja medis, banyak dari mereka adalah orang pertama yang memimpin gerakan pembangkangan sipil.

Pekan lalu, polisi dan personel militer terekam memaksa tiga tenaga kesehatan keluar dari ambulans. Setelah itu, polisi dan militer secara brutal memukuli mereka dengan senjata dan pentungan.