Junta Militer Myanmar Terkejut, Kudetanya Mendapat Banyak Tentangan

Kompas.com - 04/03/2021, 16:26 WIB
Warga negara Myanmar yang tinggal di Thailand memegang foto yang mengecam Panglima Tertinggi militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, selama protes di depan gedung PBB di Bangkok, Thailand, Rabu (3/2/2021). AP PHOTO/SAKCHAI LALITWarga negara Myanmar yang tinggal di Thailand memegang foto yang mengecam Panglima Tertinggi militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, selama protes di depan gedung PBB di Bangkok, Thailand, Rabu (3/2/2021).

Saat para jenderal melonggarkan cengkeraman mereka, lalu Suu Kyi naik ke tampuk kekuasaan setelah pemilu 2015, komunitas internasional menanggapinya dengan mencabut sebagian besar sanksi dan menanam investasi ke negara tersebut.

Burgener mencatat, penentangan terhadap kudeta militer dipelopori oleh para pemuda yang hidup dalam kebebasan selama 10 tahun.

Dia menambahkan, gerakan anti-kudeta militer terorganisasi dengan baik dan sangat bertekad tidak ingin kembali di bawah kediktatoran.

Burgener mengatakan hal tersebut melalui telekonferensi dari Bern, Swiss.

Dia mendesak komunitas internasional yang bersatu untuk mengambil tindakan yang benar mengenai kudeta militer tersebut.

Baca juga: 38 Orang Tewas dalam Demo Myanmar: Ini Mengerikan, Ini Pembantaian

Burgener menekankan, sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap junta militer Myanmar akan jauh lebih kuat daripada sanksi oleh masing-masing negara.

Dewan telah menjadwalkan konsultasi tertutup pada Jumat (5/3/2021) mengenai seruan untuk membatalkan kudeta, termasuk dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Pada Rabu, tindakan keras dari aparat keamanan Myanmar semakin memingkat terhadap para demonstran. Burgener mengatakan, pada Rabu sebanyak 38 orang dilaporkan tewas.

Burgener menambahkan, dia menerima sekitar 2.000 pesan setiap hari dari orang-orang di Myanmar, banyak yang putus asa melihat tanggapan internasional.

Dia juga berbicara setiap hari dengan perwakilan dari Parlemen yang digulingkan dan telah berbicara beberapa kali dengan Wakil Panglima Militer Myanmar Soe Win.

Baca juga: Menolak Mundur, Militer Myanmar Nyatakan Siap Hadapi Sanksi dan Isolasi

Burgener mengatakan, dia dan Soe Win melakukan kontak via panggilan telepon pada 4 Februari.

Dalam panggilan telepon tersebut, junta militer ditugasi untuk menerapkan peta jalan militer. Dalam peta jalan itu termasuk menyusun kembali komisi pemilu.

Peta jalan itu juga bertujuan untuk melakukan perjanjian gencatan senjata dengan semua 21 kelompok etnik bersenjata di Myanmar.

Menurut Burgener, perjanjian gencatan senjata itu akan sulit karena 10 kelompok etnik telah mengambil sikap tegas terhadap kudeta militer.

Baca juga: Ketegangan di Myanmar Semakin Tinggi, Hampir 40 Orang Tewas dalam Sehari

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X