“Shuttle Diplomacy” Menlu Retno: Antara Isu Kudeta Militer dan Krisis Kemanusiaan Rohingya

Kompas.com - 04/03/2021, 14:32 WIB
Para pengunjuk rasa berlari setelah gas air mata ditembakkan oleh polisi yang mencoba membubarkan mereka selama demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Minggu (28/2/2021). Sedikitnya 18 orang tewas dan 30 lainnya terluka dalam aksi demonstrasi di Myanmar pada 28 Februari, serta disebut sebagai hari paling berdarah dalam serentetan aksi protes menentang kudeta militer. AFP/SAI AUNG MAINPara pengunjuk rasa berlari setelah gas air mata ditembakkan oleh polisi yang mencoba membubarkan mereka selama demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Minggu (28/2/2021). Sedikitnya 18 orang tewas dan 30 lainnya terluka dalam aksi demonstrasi di Myanmar pada 28 Februari, serta disebut sebagai hari paling berdarah dalam serentetan aksi protes menentang kudeta militer.

KETIKA menjadi Penasihat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), mengabaikan desakan komunitas internasional yang memintanya untuk membela etnis minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.

Pada masa pemerintahan sipil NLD, Suu Kyi tidak saja memalingkan wajah dari penderitaan warga Rohingya yang menjadi korban kekerasan militer Myanmar, tetapi juga membela militer di Mahkamah Internasional pada 2019 atas kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap warga Rohingya.

Setelah mengabaikan komunitas internasional, pemerintah sipil Myanmar kini meminta bantuan dan dukungan mereka dalam menghadapi junta militer yang saat ini menahan Suu Kyi dan sekutunya di NLD, Presiden Win Myint.

Baca juga: Protes Kudeta Militer di Myanmar Makin Besar, Ingatkan Peristiwa 1998 di Indonesia

Pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 26 Februari 2021, Kyaw Moe Tun, Duta Besar Myanmar untuk PBB, meminta negara anggota untuk mendukung pemerintahan sipil pimpinan Suu Kyi dengan ikut mengecam kudeta yang dilakukan junta militer pada 1 Februari, menolak mengakui rezim militer, dan mengharapkan pemimpin dunia untuk menghormati hasil pemilu yang dimenangkan oleh NLD.

Pemerintah Indonesia sebaiknya tidak terburu-buru dalam memberikan dukungan kepada pemerintahan sipil pimpinan Suu Kyi sebelum ia bisa menjamin keamanan dan perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok etnis Rohingya.

Kolase foto suster Ann Nu Thawng di Myanmar yang memohon agar polisi berhenti menangkapi demonstran.TWITTER @CardinalMaungBo Kolase foto suster Ann Nu Thawng di Myanmar yang memohon agar polisi berhenti menangkapi demonstran.

Kudeta militer

Penolakan warga Myanmar terhadap pemerintahan junta militer dan protes terhadap kudeta yang dilakukannya tidak hanya menyebabkan bentrok antara demonstran dan aparat, namun juga mendorong junta melakukan penangkapan, memutus internet, dan menambah jumlah pasukan dan kendaraan lapis baja di jalan-jalan.

Junta militer melakukan kudeta karena menilai pemerintah sipil gagal menyelenggarakan pemilu yang bersih pada November 2020.

Baca juga: Diblokir Facebook dan Instagram, Militer Myanmar Sampaikan Ancaman Kematian di TikTok

Pada November lalu, NLD, partai berkuasa yang dipimpin Suu Kyi, mengklaim menang. NLD yakin telah mendapatkan jumlah suara yang cukup untuk menguasai parlemen dan membentuk pemerintahan, walaupun Komite Pemilu Myanmar belum mengumumkan hasil penghitungan suara resmi.

Menurut Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta Myanmar, banyak kecurangan terjadi dalam pemilu November lalu dan ia menilai pemerintah Myanmar gagal menyelidiki kecurangan-kecurangan tersebut.

Namun, Hlaing menolak menyerahkan sengketa pemilu tersebut kepada Komisi Pemilihan yang secara konstitusional berwenang menyelesaikannya.

Seorang pengunjuk rasa menggunakan alat pemadam kebakaran saat pasukan keamanan menindak demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Minggu (28/2/2021). Sedikitnya 18 orang tewas dan 30 lainnya terluka dalam aksi demonstrasi di Myanmar pada 28 Februari, serta disebut sebagai hari paling berdarah dalam serentetan aksi protes menentang kudeta militer.AFP/SAI AUNG MAIN Seorang pengunjuk rasa menggunakan alat pemadam kebakaran saat pasukan keamanan menindak demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Minggu (28/2/2021). Sedikitnya 18 orang tewas dan 30 lainnya terluka dalam aksi demonstrasi di Myanmar pada 28 Februari, serta disebut sebagai hari paling berdarah dalam serentetan aksi protes menentang kudeta militer.

Baca juga: 38 Orang Tewas dalam Demo Myanmar: Ini Mengerikan, Ini Pembantaian

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jepang: Penolakan Pembuangan Air Limbah PLTN Fukushima ke Laut Tidak Ilmiah

Jepang: Penolakan Pembuangan Air Limbah PLTN Fukushima ke Laut Tidak Ilmiah

Global
Pangeran Philip Meninggal, Meghan Markle Siap 'Maafkan' Kerajaan Inggris

Pangeran Philip Meninggal, Meghan Markle Siap "Maafkan" Kerajaan Inggris

Global
Wanita India Mengaku Bakal Dinikahi Pangeran Harry, Ingin Si Bangsawan Ditahan

Wanita India Mengaku Bakal Dinikahi Pangeran Harry, Ingin Si Bangsawan Ditahan

Global
Dilarang Akses Alquran, Alexei Navalny Bersumpah Tuntut Petugas Penjara

Dilarang Akses Alquran, Alexei Navalny Bersumpah Tuntut Petugas Penjara

Global
Gara-gara Curi 2 Kemeja, Pria Kulit Hitam Dipenjara 20 Tahun

Gara-gara Curi 2 Kemeja, Pria Kulit Hitam Dipenjara 20 Tahun

Global
NATO Minta Rusia Hentikan Eskalasi Militer di Ukraina untuk Cegah Konflik Meluas

NATO Minta Rusia Hentikan Eskalasi Militer di Ukraina untuk Cegah Konflik Meluas

Global
Dukungan Nyata untuk Taiwan, AS Kirim Delegasi Tak Resmi ke Taipei

Dukungan Nyata untuk Taiwan, AS Kirim Delegasi Tak Resmi ke Taipei

Global
China Beri Peringatan AS: Jangan Main Api soal Taiwan

China Beri Peringatan AS: Jangan Main Api soal Taiwan

Global
6 Bukti Netizen Indonesia Tidak Sopan se-Asia Tenggara, Akun Luar pun Diserang

6 Bukti Netizen Indonesia Tidak Sopan se-Asia Tenggara, Akun Luar pun Diserang

Global
Lebih dari 500 Tentara AS Akan Ditempatkan secara Permanen di Jerman

Lebih dari 500 Tentara AS Akan Ditempatkan secara Permanen di Jerman

Global
Mengaku Sebagai Anak, Pria dan Wanita Rampok Pengemis Tua, Bawa Kabur Rp 17 Juta

Mengaku Sebagai Anak, Pria dan Wanita Rampok Pengemis Tua, Bawa Kabur Rp 17 Juta

Global
Demi Tekan Polusi Udara, Perancis Berencana Larang Penerbangan Jarak Pendek

Demi Tekan Polusi Udara, Perancis Berencana Larang Penerbangan Jarak Pendek

Global
Rusia Tuduh AS dan NATO Jadikan Ukraina 'Tong Mesiu'

Rusia Tuduh AS dan NATO Jadikan Ukraina "Tong Mesiu"

Global
Seluruh Tentara AS di Afghanistan Bakal Ditarik pada 11 September

Seluruh Tentara AS di Afghanistan Bakal Ditarik pada 11 September

Global
Armenia Panas, Azerbaijan Pamerkan Helm Tentara yang Tewas sebagai 'Piala' Perang

Armenia Panas, Azerbaijan Pamerkan Helm Tentara yang Tewas sebagai "Piala" Perang

Global
komentar
Close Ads X