Kursi Myanmar di PBB Sekarang Diperebutkan Militer dan Non-militer

JENEWA, KOMPAS.com - Perjuangan untuk menguasai Myanmar kini secara resmi sampai di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam surat kepada badan internasional yang dilihat CNN, Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun mengaku masih mewakili Myanmar.

Pekan lalu, dia berpidato dengan berapi-api untuk menyatakan penolakan pengambilalihan kekuasaan oleh militer di negara itu.

Sementara itu, seorang wakil duta besar untuk PBB dari Myanmar lainnya adanya yang mengklaim sebagai “orang yang diinginkan” oleh otoritas militer untuk mewakili Myanmar di badan internasional itu.

Kedua belah pihak telah mengirim surat PBB yang menyatakan klaim mereka di atas kop surat resmi.

Pemerintah Myanmar yang terpilih secara demokratis digulingkan bulan lalu dalam kudeta militer yang membuat para pemimpin sipil termasuk Aung San Suu Kyi ditahan.

Selama berminggu-minggu, ribuan orang di negara itu keluar untuk memprotes kudeta, berhadapan dengan kekerasan mematikan dan penangkapan oleh pasukan keamanan.

"Pelaku kudeta tidak sah terhadap pemerintahan demokratis Myanmar tidak memiliki kewenangan untuk melawan otoritas sah Presiden negara saya," tulis Duta Besar Kyaw Moe Tun dalam suratnya kepada PBB melansir CNN pada Rabu (3/3/2021),

Sementara itu, kementerian luar negeri Myanmar mendukung seorang wakil duta besar lain untuk mengambil kendali atas perwakilan negara itu di PBB, menurut juru bicara PBB Stephane Dujarric.

"Ini situasi unik yang belum pernah kami lihat dalam waktu lama," kata Dujarric tentang klaim duel tersebut.