Kudeta Myanmar: Mengapa Indonesia Diharapkan Membantu Mengatasi Krisis Politik "Sahabat Lama"

USDP adalah bekas partai berkuasa bentukan militer sebelum secara resmi menyerahkan kekuasaan pada 2011 ketika Myanmar dalam masa transisi menuju negara demokrasi.

Baca juga: Korban Kudeta Myanmar Bertambah, Dua Orang Tewas Salah Satunya Ditembak di Dada

Seperti diutarakan Dr Priyambudi tadi, gerakan mogok nasional menentang upaya negara lain melibatkan pihak militer yang berkuasa di Myanmar karena langkah itu dimaknai sebagai pengakuan terhadap legitimasinya.

"Peran ASEAN, khususnya Indonesia amat penting untuk tidak menerima junta militer sebagai pemerintah. Mereka bukan pemerintah.

"Kami ingin ASEAN, Indonesia menghormati suara kami dan hasil pemilihan umum 2020, mendengarkan suara dan kepentingan rakyat Myanmar," tegas seorang aktivis hak-hak perempuan, Khin Lay di Yangon, dalam wawancara dengan wartawan BBC News Indonesia, Rohmatin Bonasir, melalui sambungan telepon, Jumat (26/02).

Rezim militer yang saat ini berkuasa menganggap hasil pemilu tidak sahih dengan dalih diwarnai kecurangan sehingga mereka melakukan kudeta, walaupun Komisi Pemilihan Umum setempat menyatakan pesta demokrasi itu berlangsung jurdil (jujur dan adil).

Penguasa di bawah komando Panglima Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing menjanjikan pemilu baru dalam tempo satu tahun.

Hal ini, menurut Ito Sumardi, dapat dijadikan pintu masuk bagi Indonesia untuk menawarkan sebuah opsi.

Baca juga: Polisi Myanmar Gunakan Granat Kejut untuk Bubarkan Demonstran

"Kalau memang pemilu ulang akan dilaksanakan, sebetulnya masyarakat Myanmar, menurut pendapat saya, kalau ada pengamat independen internasional termasuk negara ASEAN, sebagaimana diinisiasi oleh ibu menteri luar negeri Indonesia dan negara-negara ASEAN, maka menutup celah adanya kecurangan-kecurangan."

Jika pemungutan suara benar-benar dilaksanakan secara jurdil, Ito memperkirakan suara pendukung pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi dengan kendaraan politiknya NLD akan menang lagi.

Akan tetapi orang-orang NLD dan masyarakat yang melakukan pembangkangan nasional khawatir penguasa akan melakukan segala rekayasa agar menang pemilu. Mereka juga tidak percaya pada janji bahwa siapa pun pemenang hasil pemilu yang akan datang akan diterima.

"Sekarang yang berkuasa siapa? Yang berkuasa adalah pemerintahan militer. Tentunya kita masuknya juga harus kepada pemilihan militer ini.

"Mungkin dengan kemampuan diplomasi ibu menteri luar negeri kita yang sudah sangat hafal dengan sterotip masyarakat Myanmar atau negara Myanmar, kita bisa mendapatkan win win solution, mempengaruhi agar mereka betul-betul mengedepankan proses demokratisasi," Ito Sumardi membeberkan.

Dosen senior dari Flinders University, Adelaide, Australia, Dr Priyambudi Sulistiyanto, berpendapat Indonesia sebagai jangkar ASEAN mesti membuka komunikasi dengan representasi berbagai kalangan dalam masalah pelik di Myanmar.

"Bagaimanapun juga ini pertanyaan soal legitimasi.

"Dan dengan ribuan bahkan sampai mogok nasional besar-besaran itu menunjukkan bahwa pemerintahan junta militer ini tidak punya legitimasi di mata banyak sekali pendukung yang ketika itu saya kira mencoblos NLD. Jadi ini persoalan lama yang dulu pernah terjadi juga."

Baca juga: Dicap Pengkhianat, Dubes Myanmar untuk PBB Dipecat Junta Militer

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sendiri sudah menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen menjalin komunikasi dengan semua pihak di Myanmar, "Saya ulangi, dengan semua pihak termasuk militer dan CRPH (Komite Wakil Pyidaungsu Hluttaw).

"Komunikasi dengan CRPH dilakukan secara intens," tegasnya.

Mungkin untuk membantu menemukan titik temu, Indonesia tidak hanya mengandalkan diplomasi resmi, melainkan menempuh tiga jalur sekaligus.

"Jadi negara bergerak, masyarakat bergerak, kemudian yang bersifat kombinasi," kata Direktur Eksekutif Institut Perdamaian dan Demokrasi, I Ketut Putra Erawan.

Sebagaimana diutarakan para narasumber, peran konkret Indonesia diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan di Myanmar sebelum kondisi memburuk, korban berjatuhan dan eksesnya meluap ke negara-negara tetangga.

Baca juga: Pebisnis Indonesia di Myanmar, Berbagi Kisah Kunci Bertahan di Tengah Gejolak untuk Para Entrepreneur