YEREVAN, KOMPAS.com - Presiden Armenia Armen Sarkisian pada Sabtu (27/2/2021) menolak menandatangani perintah perdana menteri, untuk memecat kepala staf Angkatan Darat.
Penolakan presiden terhadap perintah PM Nikol Pashinyan itu membuat krisis politik Armenia semakin dalam, usai kalah perang melawan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh.
Sementara itu ribuan pengunjuk rasa oposisi memadati jalan ibu kota Armenia, Yerevan, selama tiga hari terakhir guna menuntut pengunduran diri PM Pashinyan.
Baca juga: PM Armenia Tuding Militer Berusaha Melakukan Kudeta Menggulingkan Dirinya
Massa menganggap Pashinyan gagal menangani perang dengan Azerbaijan tahun lalu, yang mereka sebut sebagai penghinaan nasional.
Namun Pashinyan juga menolak seruan militer untuk mundur, dan sebaliknya menuduh tentara hendak melakukan kudeta.
Ia lalu memerintahkan pemecatan kepala staf AD Onik Gasparyan, tetapi kemarin Presiden Sarkisian yang perannya sebagian besar bersifat seremonial, menolaknya.
"Presiden republik, dalam kerangka kekuasaan konstitusionalnya, menolak rancangan keputusan itu karena keberatan," kata pernyataan kantor kepresidenan yang dikutip AFP.
Mereka melanjutkan, krisis politik tak dapat diselesaikan dengan seringnya mengganti personel.
Baca juga: PM Armenia Nikol Pashinyan Tolak Turun Jabatan, Oposisi Siap Gelar Pemogokan Nasional
Tak lama setelah penolakan tejadi, Pashinyan menulis di Facebook bahwa dia akan mengirim surat perintah itu sekali lagi ke kantor kepresidenen.
Menurut pria 45 tahun itu, keputusan presiden sama sekali tidak meredakan krisis.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan