Kompas.com - 26/02/2021, 10:43 WIB
Presiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan tentang Covid-19, di Ruang Makan Negara Gedung Putih, Selasa (16/1/2021), di Washington DC. AP PHOTO/EVAN VUCCIPresiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan tentang Covid-19, di Ruang Makan Negara Gedung Putih, Selasa (16/1/2021), di Washington DC.

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - AS dilaporkan menggelar serangan udara ke Suriah, aksi militer pertama di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden.

Serangan pada Kamis malam waktu setempat (25/2/2021) itu merupakan balasan atas terjangan roket di Irak pada 15 Februari.

Saat itu, seorang kontraktor tewas dan pasukan aliansi yang bertugas di Irak terluka, termasuk prajurit dari AS.

Baca juga: Instalasi Militer di Irak Diserang Roket, 6 Orang Korban Termasuk Tentara AS

Target serangan udara itu adalah pusat kendali di perbatasan Irak, dengan Pentagon menyatakan fasilitas itu dipakai milisi pendukung Iran.

Juru bicara Pentagon John Kirby menyatakan, serangan itu adalah respons terukur yang sudah dikonsultasikan dengan sekutu.

"Operasi ini mengirim pesan yang jelas: Presiden Biden akan bertindak untuk melindungi warga AS dan sekutunya," ujar Kirby.

Kirby menuturkan di saat bersamaan, tujuan lain mereka adalah mendinginkan situasi terkini di utara Suriah dan Irak.

Reuters yang mengutip sumber memberitakan, serangan udara itu memberi pesan AS ingin menghukum pelaku, namun tak ingin memperkeruh situasi.

Sumber itu juga mengungkapkan, Biden sebenarnya sudah mendapat beragam pilihan dan memilih salah satu respons paling terbatas.

Dilansir Sky News, Kirby menerangkan terjangan roket di Bandara Internasional Erbil itu kini tengah diinvestigasi Baghdad.

"Saat ini, saya tidak bisa menjabarkan siapa pelakunya, dari kelompok mana, hingga detil taktis seperti jenis senjata yang dipakai," katanya.

Kelompok Syiah bernama Saraya Awliya al Dam disebut adalah dalangnya. Namun Iran membantah punya hubungan dengan milisi tersebut.

Serangan di Suriah itu terjadi ketika Washington berusaha duduk semeja dengan Teheran, membahas perjanjian nuklir 2015.

Perjanjian itu sempat ditinggalkan oleh Presiden Donald Trump di 2018, yang sekaligus mengumumkan gelombang sanksi ke Iran.

Baca juga: Rusia Lancarkan 130 Serangan Udara, 21 Anggota ISIS Tewas


Sumber Sky News
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X