Militer Kembali Berkuasa, Etnis Rohingya di Myanmar Trauma Kembali Disiksa

Kompas.com - 13/02/2021, 13:26 WIB
Warga negara Myanmar yang tinggal di Thailand memegang foto yang mengecam Panglima Tertinggi militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, selama protes di depan gedung PBB di Bangkok, Thailand, Rabu (3/2/2021). AP PHOTO/SAKCHAI LALITWarga negara Myanmar yang tinggal di Thailand memegang foto yang mengecam Panglima Tertinggi militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, selama protes di depan gedung PBB di Bangkok, Thailand, Rabu (3/2/2021).

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Etnis minoritas Rohingya di Myanmar yang tidak memiliki kewarganegaraan dilanda ketakutan kekerasan lebih lanjut menimpa mereka karena militer kembali berkuasa.

Sebagian besar minoritas Muslim Rohingya telah teraniaya bertahun-tahun di kamp sempit, tanpa kebebasan bergerak atau mengakses perawatan kesehatan, hidup dalam kondisi yang disebut kelompok HAM sebagai "apartheid".

Mereka masih trauma atas tindakan keras militer pada 2017, yang menghancurkan seluruh desa dan membuat sekitar 750.000 orang Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh dengan jumlah kasus pemerkosaan dan pembunuhan di luar hukum.

Baca juga: Puluhan Pengungsi Rohingya dari Kamp di Indonesia Ditemukan Kabur ke Malaysia

"Di bawah pemeirntahan demokrasi, kami memiliki sedikit harapan, kami dapat kembali ke rumah kami," ujar seorang narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya seperti yang dilansir dari AFP pada Sabtu (13/2/2021).

Narasumber ini berusia 27 tahun yang sementara tinggal di kamp dekat kota Sittwe.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sekarang, pasti kami tidak akan dapat kembali," lanjutnya.

Kasus Myanmar dan para jenderal diadili dalam pengadilan PBB untuk tuduhan genosida dari kekerasan pada 2017 silam di Rakhine utara, di mana di sana mayoritas populasi Rohingya tinggal sebelum dieksodus.

Pemimpin militer Min Aung Hlain, yang sekang mengepalai junta militer baru, yang berulangkali mengklaim tindakan keras diperlukan untuk membasmi pemberontak di negara bagian Rakhine utara.

"Ada risiko nyata bahwa (rezim ini) dapat menyebabkan kekerasan baru di Rakhine," kata Tun Khin, presiden kelompok lobi Organisasi Rohingya Burma Inggris.

Baca juga: Pengungsi Rohingya Semakin Takut Kembali ke Myanmar Setelah Kudeta

Tak lama setelah merebut kekuasaan pada 1 Februari, junta berjanji akan mematuhi rencana untuk memulangkan para pengungsi Rohingya dari Bangladesh. Rencana itu adalah sebuah skema yang telah terbengkalai selama bertahun-tahun.

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Sumber AFP
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X