[Biografi Tokoh Dunia] Abdul Fattah al-Sisi, dan Kudeta Militer Bergelimang Darah di Tanah Mesir

Kompas.com - 06/02/2021, 23:33 WIB
Abdul Fattah al-Sisi menjadi presiden Mesir sejak 2014 setelah melakukan kudeta pada Presiden Mohammed Morsi. AFP PHOTO/ADEM ALTANAbdul Fattah al-Sisi menjadi presiden Mesir sejak 2014 setelah melakukan kudeta pada Presiden Mohammed Morsi.

Salah satu tantangan terbesar Presiden Sisi adalah situasi keamanan di Semenanjung Sinai. Wilayah yang berbatasan dengan Gaza dan Israel ini, merupakan “rumah” bagi militan ekstremis paling aktif di Mesir.

Tentara Mesir telah melancarkan serangan keamanan di Sinai tak lama setelah Morsi digulingkan. Tetapi situasinya terus memburuk. Bahkan pada 2014 satu kelompok ekstremis lokal mengucap janji setia kepada kelompok ISIS.

Kelompok, yang dikenal sebagai Provinsi Sinai, menjadikan militer Mesir sebagai sasaran utamanya. Mereka adalah dalang dibalilk jatuhnya sebuah jet penumpang Rusia di atas semenanjung Sinai pada Oktober 2015, menewaskan semua 224 orang di dalamnya.

Pada akhir 2017, presiden melancarkan kampanye militer baru melawan kelompok militan. Lebih dari 300 orang tewas dalam serangan bom dan senjata di sebuah masjid di Sinai utara akibat serangan itu.

Baca juga: Demonstrasi Tuntut Mundur Presiden Mesir El Sisi, 1 Orang Tewas

Periode pemerintahan kedua

Suasana pemilu presiden 2018 sangat berbeda dengan semangat pemilu sebelumnya.

Kelompok-kelompok oposisi menyerukan boikot dan kelompok-kelompok hak asasi manusia menggambarkan pemungutan suara itu sebagai "lucu." Pasalnya tiga pesaing lainnya mundur dan satu lagi, seorang mantan panglima militer, ditangkap.

Langkah itu sukses mengamankan Sisi menuju kemenangan telak. Tahun berikutnya, amendemen konstitusi yang kontroversial disahkan setelah referendum.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Undang-undang baru, yang menurut Human Rights Watch akan "mengonsolidasikan pemerintahan otoriter", memperpanjang batas kepresidenan dan berarti Sisi akan dapat tetap berkuasa hingga 2030.

Ekspresi publik dari oposisi di Mesir telah dibatasi oleh undang-undang 2013 yang melarang demonstrasi tidak sah.

Namun, pengunjuk rasa menentang pembatasan pada 2016. Kemarahan publik meningkat atas keputusan Sisi mentransfer kedaulatan dua pulau di Laut Merah ke Arab Saudi.

Demonstrasi juga terjadi pada akhir 2019, dipicu oleh serangkaian video yang diterbitkan oleh mantan kontraktor militer yang tinggal di pengasingan di Spanyol.

Halaman:
Baca tentang

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X