Biden Pertimbangkan Cabut Hak Trump Dapat Informasi Rahasia Negara

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden AS Joe Biden disebut memertimbangkan untuk mencabut hak pendahulunya, Donald Trump, mendapatkan informasi rahasia negara.

Kabar itu muncul setelah si mantan presiden dianggap bertanggung jawab dalam kerusuhan di Gedung Capitol, 6 Januari lalu.

Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki menyinggung isu yang juga sempat dibahas saat masa transisi, mengaku mereka tengah memertimbangkannya.

Baca juga: Menhan AS Singkirkan Ratusan Loyalis Trump di Kementerian Pertahanan

"Ini sebenarnya adalah pertanyaan yang bagus. Isu ini jelas dalam tinjauan kami," papar Psaki pada Senin (1/2/2021).

Peninjauan itu terjadi setelah kritikus Trump menuntut agar si mantan presiden dilepaskan dari beberapa keistimewaan, bahkan setelah dia tak lagi menjabat.

Secara tradisi, mantan Presiden AS masih mendapatkan informasi rahasia negara. Meski tidak mencapai level tertinggi.

Di kasus Trump, pengarahan itu bakal diberikan kepada presiden yang tidak menghadiri inaugurasi Biden pada 20 Januari.

Selain itu selama berbulan-bulan, mantan presiden berusia 74 tahun itu masih bersikukuh bahwa dia memenangkan Pemilu AS 2020.

Sejak lengser dari Gedung Putih, si mantan presiden punya staf kecil yang ditempatkan di kediamannya di Mar-a-Lago.

Baca juga: Trump Diusulkan Terima Nobel Perdamaian karena Tak Memulai Perang

Dia juga masih mendapat stipendium, dan pengawalan Secret Service yang tiap tahunnya menelan dana 1 juta dollar AS (Rp 14 miliar).

Bahkan, anak-anaknya yang sudah dewasa masih mendapatkan pengawalan khusus hingga enam bulan ke depan, demikian laporan ABC News via Daily Mail.

Presiden ke-45 AS itu sudah menuai sorotan setelah pada 2017, dia bertemu Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Duta Besar Rusia untuk AS, Sergey Kislyak.

Dalam pertemuan itu, dia diduga memberikan informasi sensitif mengenai ISIS ke Rusia yang notabene rival AS.

Baca juga: Trump Angkat 2 Pengacara Baru untuk Pimpin Pembelaan di Sidang Pemakzulannya

Dia juga memberikan informasi dari sekutunya, diduga adalah Israel, ke Rusia. Membuat Washington harus menarik aset mereka.

Trump juga pernah menge-twit foto instalasi nuklir Iran yang menjadi rahasia negara. Dia mengeklaim punya kuasa untuk membeberkannya.

Mantan pejabat Kementerian Kehakiman AS, Jack Goldsmith kepada NBC berkata, Trump adalah presiden yang tak menganggap serius jabatannya.

"Dia tipikal orang yang menjual apa pun selama menguntungkan dirinya, dan membuat keamanan nasional dalam bahaya," paparnya.

Baca juga: Akankah Joe Biden Mengubah Kerja Sama Pertahanan AS-Indonesia Peninggalan Trump?