China Bantah Tudingan Jadi Dalang di Balik Kudeta Militer Myanmar

BEIJING, KOMPAS.com – Kementerian Luar Negeri China membantah tudingan bahwa Beijing mendukung atau memberikan persetujuan diam-diam terhadap kudeta militer di Myanmar.

Bantahan itu dikeluarkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada Rabu (3/2/2021) sebagaimana dilansir dari Reuters.

“Teori yang relevan tidak benar,” kata Wang membantah tuduhan sebagai dalang kudeta di Myanmar yang dialamatkan kepada China.

Baca juga: Pastikan Kudeta Myanmar Gagal, Sekjen PBB Akan Menggalang Tekanan Secara Global

“Sebagai negara tetangga Myanmar yang bersahabat, kami berharap semua pihak di Myanmar dapat menyelesaikan perbedaan mereka dengan tepat dan menegakkan stabilitas politik dan sosial," imbuh Wang.

Reuters melaporkan, diplomat tinggi pemerintah China bertemu para pejabat termasuk kepala militer, Jenderal Min Aung Hlaing, Myanmar bulan lalu.

Pada Senin (1/2/2021) dini hari waktu setempat, pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi dan beberapa tokoh lainnya ditahan oleh militer Myanmar.

Baca juga: Militer Myanmar Tuntut Aung San Suu Kyi atas Kepemilikan Walkie-Talkie

Setelah itu, militer Myanmar mengumumkan mengambil alih pemerintahan dan mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Min Aung Hlaing menyebut kudeta yang tengah terjadi di Myanmar tidak terelakkan.

Panglima Tatmadaw, sebutan militer Myanmar, itu mengutarakannya setelah balatentaranya menggulingkan pemerintahan yang sah.

Baca juga: Warga Myanmar Tandai Penolakan Kudeta Militer dengan Pukul Panci hingga Bunyikan Klakson

Perwira tinggi berusia 64 tahun itu bertindak sebagai Chairman Dewan Administrasi Negara, yang bisa dibilang sebagai jabatan tertinggi.

Dia diberi mandat atas kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dengan naiknya Min Aung Hlaing ke pucuk pimpinan negara, menandai kembalinya pemerintahan junta militer di Myanmar setelah 10 tahun demokrasi.

Baca juga: Polisi Myanmar Jadikan Aung San Suu Kyi Tahanan Hingga Setengah Bulan ke Depan

Dalam pernyataan pertamanya sejak kudeta, Min Aung Hlaing menerangkan kalau pengambilalihan itu sesuai dengan hukum.

"Setelah mendapat banyak permintaan, (kudeta) ini tak terelakkan bagi negara. Kami terpaksa mengambil langkah ini," kata dia dikutip AFP via NDTV Rabu.

Baca juga: Pengungsi Rohingya Semakin Takut Kembali ke Myanmar Setelah Kudeta