Twitter Blokir Lusinan “Konten Genosida” atas Permintaan Pemerintah India

NEW DELHI, KOMPAS.com - Twitter memblokir puluhan akun di India, termasuk dari outlet berita terkemuka, pada Senin (1/2/2021).

Dua sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa permintaan India memerintahkan raksasa teknologi AS untuk melakukan hal tersebut. Alasannya karena pengguna mengunggah konten yang menghasut kekerasan.

Langkah itu dilakukan Twitter setelah protes oleh petani India berubah menjadi kekerasan pekan lalu.

Insiden ini mengakibatkan setidaknya satu demonstran terbunuh dan melukai ratusan orang, termasuk petugas polisi.

Puluhan ribu petani telah berkemah di pinggiran New Delhi selama lebih dari dua bulan. Mereka menuntut pencabutan undang-undang pertanian baru, karena dinilai menguntungkan pembeli swasta tapi mengorbankan para petani.

Perdana Menteri India Narendra Modi membantah hal itu. Dia mengatakan reformasi membuka peluang baru bagi petani untuk menjual produk mereka langsung ke pembeli swasta.

Baca juga: Negara Ini Ingin Bendung Kekuatan” Perusahaan Media Sosial Raksasa karena “Sensor” Trump

Seorang pejabat pemerintah mengatakan Kementerian Dalam Negeri India menuntut penangguhan hampir 250 akun Twitter. Perintah itu dilakukan atas dugaan mengunggah konten yang berusaha untuk memicu kekerasan.

"Perintah itu dikeluarkan untuk akun yang menggunakan tagar#modiplanningfarmersgenocide  yang dimulai pada 30 Januari," kata sumber pemerintah tersebut.

"Penghasutan genosida adalah pelanggaran publik dan ancaman besar bagi ketertiban umum," kata pejabat itu. Dia meminta untuk tidak disebutkan namanya karena dia tidak berwenang membahas masalah tersebut secara terbuka.

Undang-undang teknologi informasi India memberi wewenang pemerintahnya untuk memblokir konten online yang dianggap mengganggu ketertiban umum.

Kementerian Dalam Negeri India tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Sementara Twitter mengatakan telah mematuhi aturan resmi, seperti yang diwajibkan.

"Jika kami menerima permintaan dengan cakupan yang sesuai dari entitas resmi, mungkin perlu untuk menahan akses ke konten tertentu di negara tertentu dari waktu ke waktu," kata juru bicara Twitter dalam sebuah pernyataan.

Dia menambahkan bahwa kebijakan Twitter adalah untuk "segera" memberitahu pemilik akun yang terpengaruh dengan kebijakannya. Terutama saat menerima permintaan untuk menahan akun mereka, kecuali hal itu dilarang.

Baca juga: Bos Twitter Sebut Pemblokiran Akun Donald Trump Jadi Preseden Berbahaya

Vinod Jose, direktur editorial majalah The Caravan, telah mengunggah laporan tentang protes petani di Twitter. Namun akun Twitter resminya memiliki pengikut lebih dari 280.000 diblokir, bersama dengan akun banyak pemimpin pertanian dan pendukung protes.

Jose mengatakan kepada Reuters bahwa Caravan tidak menerima kabar dari Twitter tentang penangguhan akun tersebut.

"Ini mirip dengan penyensoran. Tindakan Twitter juga disusul dengan adanya beberapa kasus hasutan yang diajukan terhadap editor Caravan karena meliput protes petani," katanya.

Akun yang ditangguhkan mencakup laporan populer oleh petani, yang marah karena ingin membangun momentum publik untuk kampanye mereka.

Baca juga: Kanselir Jerman Sebut Penangguhan Twitter terhadap Akun Trump Problematik