Kompas.com - 01/02/2021, 17:03 WIB
Foto tertanggal 6 Mei 2016 menampilkan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi (kiri) bersama Menteri Luar Negeri Myanmar (tengah), dan Jenderal Min Aung Hlaing (kanan), di Naypyidaw, ibu kota Myanmar. AP PHOTO/AUNG SHINE OOFoto tertanggal 6 Mei 2016 menampilkan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi (kiri) bersama Menteri Luar Negeri Myanmar (tengah), dan Jenderal Min Aung Hlaing (kanan), di Naypyidaw, ibu kota Myanmar.

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Kudeta militer Myanmar berawal dari sengketa hasil pemilu tahun lalu, yang dimenangkan oleh partai National League for Democracy (NLD)-nya Aung San Suu Kyi.

Militer Myanmar menuding pemilu pada November 2020 itu curang, dan mengancam akan mengambil tindakan.

NLD saat itu menang telak, meraup 83 persen kursi dan melanjutkan pemerintahan demokrasi Myanmar, yang baru 1 dekade lepas dari kediktatoran militer selama hampir 50 tahun.

Baca juga: MIliter Lakukan Kudeta di Myanmar Dinggap Tak Masuk Akal, Kenapa?


Reuters pada Senin (1/2/2021) mewartakan, militer menuduh ada sejumlah kecurangan di pemilu Myanmar seperti nama pemilih yang digandakan pada daftar pemungutan suara.

Namun, militer Myanmar tidak membeberkan apakah kecurangan yang mereka tudingkan itu berdampak signifikan pada hasil pemilu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Klaim senada juga diungkapkan partai Union Solidarity and Development (USDP), bekas partai berkuasa yang dibentuk oleh militer, sebelum menyerahkan kekuasaan secara resmi pada 2011.

USDP yang dipandang sebagai partai militer kalah memalukan di pemilu Myanmar tahun lalu, hanya kebagian 33 dari 476 kursi.

Baca juga: Kudeta Militer Terjadi di Myanmar, Ini Fakta yang Berhasil Terhimpun

Sekumpulan tentara berjaga di jalanan Naypyidaw, Myanmar, pada 1 Februari 2021. Penjagaan dilakukan setelah militer melakukan kudeta dengan menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.STR via AFP Sekumpulan tentara berjaga di jalanan Naypyidaw, Myanmar, pada 1 Februari 2021. Penjagaan dilakukan setelah militer melakukan kudeta dengan menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Reaksi NLD

Suu Kyi belum berkomentar tentang kemenangan partainya atau klaim militer Myanmar, tetapi NLD mengatakan tuduhan itu tidak berdasar dan setiap kecacatan di pemilu tidak akan mengubah hasil.

Dari total 90 partai yang ikut pemilu Myanmar, sekitar 17 di antaranya mengeluhkan ada kecurangan. Mereka semua partai kecil kecuali USDP.

Namun, pengamat pemilu mengatakan tidak ada kecurangan apa pun di pesta demokrasi itu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Myanmar pada Kamis (28/1/2021) juga menyatakan tidak ada kesalahan fatal yang bisa disebut penipuan atau suara yang didiskreditkan.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Ditahan Militer, Suhu Politik Myanmar Makin Memanas

Penolakan Komisi Pemilihan Myanmar atas tuduhan penipuan dari pihak militer berperan penting dalam penentuan hasil pemilihan November, yang memberikan kemenangan telak bagi partai berkuasa Aung San Suu Kyi. AP PHOTO/THEIN ZAW Penolakan Komisi Pemilihan Myanmar atas tuduhan penipuan dari pihak militer berperan penting dalam penentuan hasil pemilihan November, yang memberikan kemenangan telak bagi partai berkuasa Aung San Suu Kyi.
Apa kata militer?

Juru bicara militer Myanmar, Brigadir Jenderal Zaw Min Tun, mengadakan konferensi pers pekan lalu tentang tuduhan tersebut.

Dia berujar, militer akan bertindak dan menggunakan semua opsi seperti Mahkamah Agung guna memggugat hasil pemilu Myanmar 2020.

Saat ditanya apakah militer akan bekerja sama dengan pemerintah dan legislatif yang baru, dia menjawab "Lihat dan nantikan saja".

Kemudian ketika ditanya apakah kudeta akan dibatalkan, Zaw Min Tun berkata "Tidak bisa dipastikan".

Selanjutnya pada Sabtu (30/1/2021) militer Myanmar berkata akan melindungi dan mematuhi konstitusi, serta bertindak sesuai hukum.

Baca juga: Militer Myanmar Ambil Alih Kekuasaan dan Kepung Yangon, Umumkan Keadaan Darurat

Polisi berjaga di sepanjang jalan di ibu kota Myanmar, Naypyidaw, pada 29 Januari 2021, menjelang pembukaan kembali parlemen pada 1 Februari menyusul pemilu November 2020 yang dimenangkan Aung San Suu Kyi dari NLD secara telak.AFP PHOTO/THET AUNG Polisi berjaga di sepanjang jalan di ibu kota Myanmar, Naypyidaw, pada 29 Januari 2021, menjelang pembukaan kembali parlemen pada 1 Februari menyusul pemilu November 2020 yang dimenangkan Aung San Suu Kyi dari NLD secara telak.
Apa yang tertulis di konstitusi Myanmar?

UU Myanmar menetapkan panglima tertinggi hanya dapat mengambil alih kekuasaan dalam keadaan ekstrem, yang dapat menyebabkan disintegrasi serikat, disintegrasi solidaritas nasional, dan hilangnya kekuasaan berdaulat.

Akan tetapi tindakan itu hanya bisa diambil dalam keadaan darurat, dan yang bisa mendeklarasikannya hanya presiden sipil.

Panglima tertinggi Myanmar sekarang adalah Jenderal Min Aung Hlaing.

Pekan lalu ia membuat komentar panas dengan berujar, konstitusi adalah ibu hukum untuk semua hukum. Jika tidak dipatuhi, maka harus dicabut.

Ia pun mencontohkan situasi serupa yang pernah terjadi di Myanmar sebelumnya.

Baca juga: Mengenal Min Aung Hlaing, Jenderal Senior yang Jadi Pemimpin Sementara Myanmar

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Video Pilihan

Sumber Reuters
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.