Militer Myanmar Ambil Alih Kekuasaan, Warga Sempat Panic Buying

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan dan memberlakukan kondisi darurat, Senin (1/1/2021), setelah melakukan penahanan terhadap sejumlah pemimpin politik Myanmar termasuk Aung San Suu Kyi, pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Rekaman video yang disiarkan televisi militer mengumumkan bahwa keadaan darurat akan berlaku selama satu tahun.

Disebutkan pula bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada panglima tertinggi militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.

Militer Myanmar mengatakan, penahanan terhadap sejumlah pemimpin politik Myanmar itu untuk merespons kecurangan pemilu.

Baca juga: Kudeta Militer Myanmar dan 10 Tahun Demokrasi yang Penuh Gejolak

Sebelumnya, Aung San Suu Kyi, pemimpin partai NLD yang memerintah Myanmar, telah ditangkap oleh militer, kata juru bicara partai tersebut.

Sejak Senin pagi, warga berduyun-duyun memadati anjungan tunai mandiri (ATM), supermarket, dan toko sembako.

BBC Indonesia berbicara dengan dengan beberapa orang yang juga mengantre di depan bank. Mereka mengatakan, sangat tidak bahagia pagi ini dan kenapa sampai terjadi seperti ini.

Walau di jalan-jalan terlihat cukup tenang, antrean panjang sekali. Supermarket, apotek, dan juga warung-warung kecil yang jual beras dan minyak itu semua antreannya panjang sekali.

Warga nampaknya mengalami kepanikan untuk membeli barang-barang (panic buying), karena kekhawatiran jalan-jalan akan ditutup.

Baca juga: Kudeta Militer Terjadi di Myanmar, Ini Fakta yang Berhasil Terhimpun

Jalan dari kota menuju bandara Yangon International Airport sudah ditutup sejak pukul 08.00 waktu setempat.

TV dan Radio sudah dipadamkan. Internet lewat operator sudah tidak bisa digunakan. Reporter BBC Indonesia hanya bisa mengakses internet dari jaringan wilayah lokal nirkabel  rumah dan tidak tahu sampai kapan internetnya bisa diakses.

Seluruh warga saat ini diperintahkan untuk tidak beraktivitas di luar rumah.

Pihak NLD sudah mengeluarkan pernyataan yang meminta warga untuk tetap tenang dan mereka akan mencoba bernegosisasi.

Baca juga: Kudeta Militer Terjadi di Myanmar, Ini Fakta yang Berhasil Terhimpun

Apa reaksi AS dan Australia?

Merespons aksi penahanan para pemimpin politik Myanmar, Australia menuntut militer Myanmar agar segera membebaskan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin lainnya.

Mereka memperingatkan bahwa militer sekali lagi berusaha untuk merebut kendali negara itu.