Kudeta Militer Terjadi di Myanmar, Ini Fakta yang Berhasil Terhimpun

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Babak baru krisis politik di Myanmar terjadi dengan militer melakukan kudeta dan menangkapi para pemimpin sipil.

Para pemimpin sipil seperti Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint ditangkap dalam penyerbuan yang berlangsung di pagi buta.

Penangkapan mereka terjadi sebelum parlemen menggelar pertemuan perdana, pasca-pemilihan umum pada November 2020.

Baca juga: Militer Myanmar Ambil Alih Kekuasaan dan Kepung Yangon, Umumkan Keadaan Darurat

Dilansir AFP Senin (1/2/2021), berikut sejumlah fakta yang berhasil terhimpun dalam kudeta militer Myanmar.

Bagaimana krisis ini bermula?

Meski di dunia dia dihujat karena penindakan atas etnis Rohingya, Aung San Suu Kyi tetaplah figur populer di negaranya.

Karena itu partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), mengamankan kemenangan besar dalam pemilu November 2020.

Total, dia mendapatkan 258 House of Representatives (majelis rendah), dan 138 House of Nationalities (majelis tinggi).

Namun militer, yang sudah menguasai negara di Asia Tenggara itu dalam 60 tahun terakhir, menyebut pemilu November 2020 penuh kecurangan.

Baca juga: Mengenal Min Aung Hlaing, Jenderal Senior yang Jadi Pemimpin Sementara Myanmar

Mereka mengeklaim menemukan lebih dari 10 juta pelanggaran suara, dan meminta komisi pemilu untuk melakukan pencocokan dengan temuan tersebut.

Tensi mulai meningkat setelah Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima militer Myanmar memberikan ancaman kudeta.

Dalam pernyataannya pekan lalu, Jenderal Min menuturkan dia tak segan mencabut konsitusi jika dia menganggap tidak dihormati.

Pekan lalu, tank mulai dipasang berjejer di kota utama seperti Naypydaw dan Yangon, dengan kelompok pro-militer berunjuk rasa.

Apa yang bakal terjadi

Setelah menangkap sejumlah pemimpin sipil, militer mengumumkan keadaan darurat dan bakal berkuasa selama satu tahun.

Myint Swe, mantan jenderal yang saat ini berstatus wakil presiden, bakal menjadi penjabat presiden hingga tahun depan.

Dalam pernyataan yang dirilis Mywaddy TV, kendali pemerintahan, legislasi, dan hukum akan diserahkan ke Min Aung Hlaing.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Ditangkap Militer, Internet dan Sambungan Telepon di Myanmar Terganggu