Mengenal Min Aung Hlaing, Jenderal Senior yang Jadi Pemimpin Sementara Myanmar

Kompas.com - 01/02/2021, 10:56 WIB
Panglima AD Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. AFP/YE AUNG THUPanglima AD Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Suasana politik di Myanmar sangat memanas pada awal pekan ini setelah militer memutuskan untuk melakukan kudeta.

Para pemimpin sipil seperti Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint disebut ditangkap dalam penyerbuan pagi buta.

Angkatan bersenjata menangkapi para pemimpin sipil buntut keluhan adanya dugaan pelanggaran dalam pemilihan umum November 2020 lalu.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Ditahan Militer, Suhu Politik Myanmar Makin Memanas

Melalui siaran televisi, pihak militer mengumumkan bahwa kekuasaan saat ini untuk sementara dipegang oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Nama Jenderal Min bukan sosok yang baru didengar dunia, mengingat dia adalah otak dari penindakan terhadap etnis Rohingya.

Pada 26 Oktober 2017, Menteri Luar Negeri AS saat itu, Rex Tillerson, menelepon langsung Min dan mendesaknya agar menghentikan kekerasan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jenderal berusia 64 tahun itu sempat mengeluhkan dunia sudah menghakiminya secara tidak adil atas "solusi akhir" atas Rohingya.

Dilansir TIME 3 November 2017, berikut merupakan secuplik profil dari Min Aung Hlaing, jenderal yang kini jadi pemimpin sementara Myanmar.

Baca juga: Militer Myanmar Kepung Yangon, Umumkan Keadaan Darurat


 

Kadet yang biasa-biasa saja

Menurut keterangan dari mantan teman sekelasnya seperti dikutip Reuters, Min hanyalah sosok kadet yang biasa saja.

Dia disebut baru bisa menembus Akademi Badan Pertahanan yang dikenal elite di percobaan ketiga dan memulai karier kemiliterannya.

Sebagian besar pengabdiannya dihabiskan memerangi pemberontak di perbatasan timur, di mana dia dikenal karena melecehkan etnis minoritas.

Pada 2009, dia memimpin operasi di perbatsan Myanmar-China untuk memberangus pemimpin setempat, Peng Jiasheng.

Peristiwa yang dikenal sebagai Insiden Kokang ini memang berlangsung selama satu pekan. Namun dampak yang ditimbulkan luar biasa.

Di antaranya adalah melanggar gencatan senjata selama 20 tahun, membuat 30.000 orang terpaksa mengungsi ke China.

Dan yang paling penting, mengusir kelompok separatis dari perbatasan yang selama ini memang diposisikan untuk jadi jalur perdagangan utama.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Ditangkap Militer, Internet dan Sambungan Telepon di Myanmar Terganggu

Polisi berjaga-jaga di sepanjang jalan di ibu kota Myanmar, Naypyidaw, pada 29 Januari 2021, menjelang pembukaan kembali parlemen pada 1 Februari menyusul pemilu November 2020 yang dimenangkan Aung San Suu Kyi dari NLD secara telak. [Thet Aung/AFP]Thet Aung/AFP Polisi berjaga-jaga di sepanjang jalan di ibu kota Myanmar, Naypyidaw, pada 29 Januari 2021, menjelang pembukaan kembali parlemen pada 1 Februari menyusul pemilu November 2020 yang dimenangkan Aung San Suu Kyi dari NLD secara telak. [Thet Aung/AFP]

Jadi panglima militer, dianggap sosok negarawan

Pada 30 Maret 2011, Min Aung Hlaing menjadi panglima angkatan bersenjata Myanmar, dikenal sebagai Tatmadaw.

Dia memimpin transisi kekuasaan dari tangan militer yang hampir 50 tahun berkuasa ke tangan sipil. Namun, pengamat menyebut itu semu.

Sebabnya, hubungan itu dianggap sekadar top-down. Militer tidak ingin gerakan rakyat makin meluas sembari mereka memertahankan kekuasaan.

Selain itu, dia juga membuyarkan harapan negara Barat yang menganggap sang panglima sebagai sosok negarawan dan caranya berbicara sangat jelas.

Baca juga: Kronologi Penahanan Aung San Suu Kyi, Dimulai dari Kekhawatiran Kudeta Militer Myanmar

Pada 2015, kepada BBC dia mengungkapkan tidak bisa mengatakan dengan pasti kapan pemerintahan Myanmar akan diserahkan ke sipil seluruhnya.

"Mungkin saja lima tahun. Mungkin juga bisa berlangsung selama 10 tahun. Saya tak bisa mengatakannya dengan jelas," paparnya.

Min, meski hanya memimpin tiga kementerian, pertahanan, urusan perbatasan, dan urusan dalam negeri, pengaruhnya sangat besar.

Sementara pemerintahan sipil bisa menelurkan legislasi, Min dan kroninya memegang kekuasaan dari polisi, pasukan perbatasan, hingga Departemen Administrasi Umum.

Min Aung Hlaing juga mendapat wewenang memilih seperempat anggota parlemen, yang bisa memveto jika ada kebijakan yang tak menguntungkan.

Kemudian mereka sewaktu-waktu bisa melakukan kudeta, dengan klausul "militer berhak mengambil alih dan memimpin negara jika demokrasi dianggap mati".

Baca juga: Dikhawatirkan akan Kudeta, Militer Myanmar Nyatakan Patuh Konstitusi

Kejahatan tanpa dihukum

Memerangi kelompok pemberontak bahkan menghardik Rohingya secara brutal, Min bukanlah sosok yang dikucilkan dunia.

Sejak menggantikan pemimpin junta Than Shwe, Min memulai perjalanan kenegaraannya dengan mengunjungi Beijing, China.

Kemudian dia berturut-turut melakoni perjalanan ke India, Jepang. Austria bahkan menyambutnya melalui pasukan kehormatan pada April 2017.

Mark Farmaner, pengamat Myanmar sekaligus Direktur Burma Campaign Inggris berkata, dunia harus lebih tegas menghadapi Min.

Dia pria yang sangat pintar. Tahu cara dia melakoni kejahatan seperti pembunuhan dan melenggang begitu saja," papar Farmaner.

Baca juga: Kudeta Militer Myanmar, Ini Rentetannya dari Hasil Pemilu yang Dituduh Curang


Sumber Time
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X