Ibu Kota Myanmar Dikelilingi Pagar Berduri di Tengah Ancaman Kudeta Militer

NAYPIDAW, KOMPAS.com - Jalan-jalan di ibu kota Myanmar dikelilingi pagar dan kawat berduri dengan pengerahan sejumlah aparat polisi untuk berjaga di tengah ancaman kudeta militer, Jumat (29/1/2021).

Anggota parlemen Partai National League for Democracy (NLD) Zin Mar Aung mengatakan, saat ini polisi juga telah berpatroli di kompleks parlemen untuk kebutuhan berjaga-jaga.

"Kami tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa," ujar Zin Mar Aung melalui sambungan telepon seperti yang dilansir dari Reuters pada Jumat (29/1/2021).

Baca juga: Komisi Pemilihan Umum Tolak Tuduhan Militer Myanmar Terkait Kecurangan Pemilu 2020

Ketegangan tengah terjadi di Myanmar selama beberapa pekan terakhir saat pihak militer menuduh terjadinya kecurangan besar dalam pemilu yang digelar pada 8 November 2020.

Pemilu itu menandai satu dekade terakhir demokrasi Myanmar, setelah 50 tahun berada di bawah kekuasaan militer.

Hasil dari pemilu Myanmar itu diumumkan oleh komisi pemilihan, yang menunjukkan kemenangan telak NLD dengan kuasai 346 kursi atau lebih dari 50 persen kursi parlemen, seperti yang telah diberitakan Kompas.com sebelumnya.

Komisi pemilihan umum Myanmar mengatakan, pemilu telah diselenggarakan secara bebas dan adil.

Baca juga: Myanmar di Ambang Kudeta Militer, Belasan Kedubes Beri Peringatan

Namun, militer Myanmar yang sangat kuat mempertanyakan validitas kemenangan partai dari Aung San Suu Kyi itu.

Militer mengatakan, pihaknya berencana untuk "mengambil tindakan" jika keluhannya tentang pemilihan tidak ditanggapi dan seorang juru bicara pekan ini menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kudeta militer.

Sementara itu, Suu Kyi belum memberikan komentar publik tentang perselisihan pemilu Myanmar, tetapi juru bicara NLD mengatakan bahwa para anggota telah bertemu dengan para pemimpin militer pada Kamis (28/1/2021).

Namun, pertemuan untuk melakukan pembicaraan atas konflik yang terjadi "tidak berhasil".

Baca juga: Militer Myanmar Ancam Kudeta Pemerintahan Aung San Suu Kyi

Melansir BBC Indonesia pada Jumat (29/1/2021), kepala staf angkatan darat, Jenderal Min Aung Hlaing, orang paling kuat di negara itu, menolak meredakan kekhawatiran bahwa militer bersiap melakukan kudeta untuk mengambil alih kekuasaan dan menyatakan konstitusi dapat dicabut dalam sejumlah keadaan.

Kedutaan besar AS bersama dengan 16 kedutaan negara lain termasuk Inggris, delegasi Uni Eropa, serta Australia mengeluarkan pernyataan, mendesak militer "mematuhi norma demokrasi."

"Kami menentang upaya apa pun untuk mengubah hasil pemilihan umum atau menghalangi transisi demokratis Myanmar," demikian pernyataan yang ditandatangani oleh sejumlah kedutaan termasuk AS, Uni Eropa, Australia, dan Inggris.

Baca juga: Pemilu Myanmar, Partai Suu Kyi Resmi Menang Telak di Atas 50 Persen

Melansir ABC News pada Jumat (29/1/2021), Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan sebuah pernyataan untuk menghormati demokrasi pemilu.

"Semua aktor hentikan segala bentuk hasutan atau provokasi, tunjukkan kepemimpinan, dan patuhi norma-norma demokrasi dan hormatilah hasil pemilihan umum 8 November," demikian isi pernyataan itu.

“Semua sengketa pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ditetapkan,” tambahnya.

Baca juga: Pemilu Myanmar: Partai NLD yang Dipimpin Aung San Suu Kyi Klaim Kemenangan