Paspor Imunitas Covid-19 Tuai Kontroversi, Bermanfaat atau Berisiko?

LONDON, KOMPAS.com - Kepala Pengawas Privasi Data Inggris menyatakan paspor imunitas Covid-19 bisa bermanfaat, namun juga memperingatkan risiko atas penggunaannya.

Dalam laporannya kepada Parlemen Inggris, Komisioner Informasi Inggris Elizabeth Denham menyampaikan sistem seperti itu akan menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana data kesehatan direkam.

Dia memperingatkan adanya risiko privasi data, dan terbentuknya polarisasi di masyarakat, berdasarkan siapa yang sudah ataupun belum menerima vaksin.

Lebih jauh, paspor imunitas ini menurutnya dapat melanggar hak asasi manusia dan bisa merusak kepercayaan pada pemerintah.

"Kami akan mengajukan proposal terperinci seputar paspor vaksinasi ini atau kemungkinan inisiatif apa pun," kata Denham kepada anggota parlemen mlansir Daily Mail pada Rabu (27/1/2021).

“Artinya perlu dilihat apakah itu perlu? Apakah itu efektif sesuai penelitiannya? Apakah itu proporsional? Dan apakah ada transparansi?”

Denham menekankan, informasi kesehatan pribadi merupakan kategori data khusus yang memerlukan kontrol. Jadi wajar pada awalnya muncul pertanyaan kepada Pemerintah seperti saat isu penggunaan aplikasi pelacakan kontak berkembang.

Baca juga: Jutawan Kanada Menipu Jadi Karyawan Motel di Daerah Terpencil, demi Dapat Jatah Vaksin Covid-19 Duluan

Pemerintah Inggris telah memberikan hibah kepada setidaknya delapan perusahaan untuk mengembangkan skema paspor vaksinasi, akhir pekan ini. Total nilai proyeknya mencapai 450.000 euro (Rp 7,6 miliar).

Paspor ini disebut akan memungkinkan pengguna membawa bukti digital dengan aman, untuk menyatakan mereka telah menerima vaksin Covid-19 yang disetujui.

Skema itu diharapkan dapat membantu orang kembali bekerja dan juga memungkinkan dibukanya kembali perjalanan internasional.