Piagam Ekstremis Besutan Presiden Perancis Ditolak 3 Kelompok Muslim

PARIS, KOMPAS.com - Tiga kelompok Muslim pada Rabu (20/1/2021) menolak piagam ekstremis yang diinisiasi oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron pejabat Perancis, setelah serangkaian serangan ekstremis.

Dalam piagam itu berisi pelarangan "menginstrumenkan" Islam untuk tujuan politik serta menegaskan kesetaraan antara pria dan wanita.

Selain itu, mengkritik praktik tindakan sunat perempuan, nikah paksa, atau "sertifikat keperawanan" untuk pengantin wanita.

Dewan Kepercayaan Muslim Prancis (CFCM), sebuah badan yang dibentuk hampir 20 tahun lalu
untuk memungkinkan dialog antara pemerintah dan komunitas Muslim, secara luas menyambut piagam tersebut.

Baca juga: Perancis Tuduh Iran Kembangkan Senjata Nuklir, Ini Jawaban Teheran

DFCM adalah 5 dari 8 federasi yang menandatangani piagam itu pada Minggu (17/1/2021).

Namun, 3 kelompok lainnya mengatakan pada Rabu (20/1/2021) bahwa mereka tidak dapat bergabung dengan rekan mereka, seperti yang dilansr dari AFP pada Rabu (20/1/2021). 

"Kami percaya bahwa bagian dan rumusan tertentu dalam teks yang dikirimkan kemungkinan akan melemahkan ikatan kepercayaan antara Muslim Perancis dan bangsa," kata 3 kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

"Lebih jauh, beberapa pernyataan merugikan kehormatan umat Islam, dengan nada menuduh dan meminggirkan," ujarnya.

Baca juga: Macron Puji Piagam Muslim Perancis untuk Lawan Ekstremisme

Macron telah mencela promosi "Islam politik" di Perancis pada November tahun lalu setelah seorang guru dipenggal di luar sekolahnya.

Guru itu telah menunjukkan kartun Nabi Muhammad kepada murid-muridnya sebagai bagian dari pelajaran kebebasan berbicara.

Serangan itu memicu tindakan keras terhadap masjid ekstremis dan asosiasi Islamis, bersama dengan pertahanan kuat sekularisme Perancis.

Macron mengatakan pada pekan ini bahwa piagam tersebut menawarkan "klarifikasi tentang bagaimana komunitas Muslim diorganisir".

Baca juga: Presiden Macron Galang Dukungan Kabinet untuk RUU Anti-Separatime Perancis

Ini juga akan memberikan kerangka kerja bagi Dewan Nasional Imam baru yang akan bertanggung jawab untuk memeriksa para imam yang berpraktik di negara tersebut.

Tiga kelompok, dua di antaranya adalah organisasi Perancis-Turki dan yang lainnya menggambarkan dirinya sebagai kelompok pengajaran dan budaya, mengatakan mereka akan bersedia untuk mendaftar hanya setelah "konsultasi luas, demokratis dan partisipatif".

"Untuk mengadopsi piagam ini, kita harus mengenali diri kita sendiri dalam isinya. Tidak akan berguna untuk menandatangani teks yang tidak dapat diterima dengan tenang oleh komunitas kita," tulis mereka.

Baca juga: Remaja 18 Tahun yang Jadi Pemenggal Guru Perancis Dikubur di Kampung Halamannya

Sebuah sumber pemerintah mengatakan penolakan kelompok itu tidak akan melemahkan proses piagam ekstremis, menambahkan bahwa "kedoknya akan terlepas".

"Klarifikasi penting sedang dibuat," kata sumber itu.

"Kami melihat siapa yang mampu atau tidak menandatangani piagam yang hanya mengingat nilai-nilai Republik dan khususnya nilai-nilai kebebasan dan kebebasan hati nurani," terangnya.

Baca juga: 76 Masjid di Perancis yang Diduga Promosikan Separatisme Terancam Ditutup