PARIS, KOMPAS.com - Tiga kelompok Muslim pada Rabu (20/1/2021) menolak piagam ekstremis yang diinisiasi oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron pejabat Perancis, setelah serangkaian serangan ekstremis.
Dalam piagam itu berisi pelarangan "menginstrumenkan" Islam untuk tujuan politik serta menegaskan kesetaraan antara pria dan wanita.
Selain itu, mengkritik praktik tindakan sunat perempuan, nikah paksa, atau "sertifikat keperawanan" untuk pengantin wanita.
Dewan Kepercayaan Muslim Prancis (CFCM), sebuah badan yang dibentuk hampir 20 tahun lalu
untuk memungkinkan dialog antara pemerintah dan komunitas Muslim, secara luas menyambut piagam tersebut.
Baca juga: Perancis Tuduh Iran Kembangkan Senjata Nuklir, Ini Jawaban Teheran
DFCM adalah 5 dari 8 federasi yang menandatangani piagam itu pada Minggu (17/1/2021).
Namun, 3 kelompok lainnya mengatakan pada Rabu (20/1/2021) bahwa mereka tidak dapat bergabung dengan rekan mereka, seperti yang dilansr dari AFP pada Rabu (20/1/2021).
"Kami percaya bahwa bagian dan rumusan tertentu dalam teks yang dikirimkan kemungkinan akan melemahkan ikatan kepercayaan antara Muslim Perancis dan bangsa," kata 3 kelompok itu dalam sebuah pernyataan.
"Lebih jauh, beberapa pernyataan merugikan kehormatan umat Islam, dengan nada menuduh dan meminggirkan," ujarnya.
Baca juga: Macron Puji Piagam Muslim Perancis untuk Lawan Ekstremisme
Macron telah mencela promosi "Islam politik" di Perancis pada November tahun lalu setelah seorang guru dipenggal di luar sekolahnya.
Guru itu telah menunjukkan kartun Nabi Muhammad kepada murid-muridnya sebagai bagian dari pelajaran kebebasan berbicara.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan