WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden AS Donald Trump disebut bakal merilis laporan intelijen, yang menunjukkan Covid-19 berasal dari laboratorium di Wuhan, China.
Para menteri di kabinetnya dikabarkan berada dalam keadaan siaga jika manuver itu terjadi sepekan sebelum dia lengser.
Kementerian Luar Negeri AS disebut bisa kapan saja memublikasikan virus corona berasal dari Institut Virologi Wuhan.
Baca juga: WHO: Penyelidikan Asal-usul Covid-19 di Wuhan Bukan untuk Salahkan China
Bahkan, laporan intelijen yang disebut sangat rahasia itu juga menunjukkan siapa saja ilmuwan yang terafiliasi dengan militer China.
Pada Senin (11/1/2021), Gedung Putih dengan penuh teka-teki melontarkan peringatan bahwa China tak bertanggung jawab dan bertindak seenaknya.
"Dunia tak bisa terus membayar mahal atas sikap Beijing, baik terkait Hong Kong maupun kerja sama di bidang pandemi," jelas Gedung Putih.
Washington kemudian menekankan bahwa mereka tengah mengkaji berbagai kebijakan untuk membalas "Negeri Panda."
Sumber diplomatik kepada The Sun mengungkapkan, AS memang tidak lagi fokus kepada pembuktian asal usul Covid-19.
"Namun, apa pun bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan. Asal usul virus kini menjadi prioritas mereka," ungkap si sumber.
Baca juga: Akhirnya, Ilmuwan WHO yang Selidiki Asal-usul Covid-19 Diizinkan Masuk China
Sementara sumber dari Inggris berseloroh, Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo berencana melancarkan kritikan kepada China.
Dalam pernyataannya, Downing Street No 10 menyerukan kepada Beijing agar kooperatif dalam mengizinkan penyelidikan mengungkap asal virus corona.
"Kami sudah tegas mengenai investigasi ini. Keinginan kami adalah menjawab (asal usul virus) yang masih menggelayut," jelas kantor Perdana Menteri Boris Johnson.
London menuturkan, saat ini tim mereka sudah sampai di China dan ingin penyelidikan bisa digelar secepat mungkin.
Inggris juga berharap investigasi ini berjalan secara terbuka, transparan, dan saintifik, seperti dilansir Rabu (13/1/2021).
Dalam serangan terpisah, Menteri Luar Negeri Dominic Raab melarang sektor bisnis untuk tak berhubungan dengan "Negeri Panda".
Raab mengeklaim, langkah itu dilakukan setelah Beijing dianggap menangani "secara barbar" kelompok Uighur di Xinjiang.
Kepada parlemen, Raab menegaskan pelanggaran HAM diduga terjadi di Xinjiang, berkaitan dugaan Muslim Uighur dipaksa ke kamp edukasi.
"Betapa mengerikannya barbarisme yang kita harap menghilang di era ini, ternyata dijalankan oleh salah satu negara terdepan," jelas Raab.
Baca juga: Ada Indikasi Politis Tertundanya Tim WHO Selidiki Asal-usul Virus Corona di China
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.