AS Bakal Masukkan Kelompok Houthi ke Dalam Daftar Teroris

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - AS melalui Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyatakan, mereka bakal memasukkan Houthi ke dalam daftar teroris.

Manuver pemerintahan Presiden Donald Trump itu justru menuaikekhawatiran, karena bisa memperburuk bantuan kemanusiaan.

Dengan usia pemerintahan Trump yang tinggal 10 hari lagi, kebijakan ini bisa menyulitkan penggantinya, Joe Biden.

Baca juga: Arab Saudi Klaim Hancurkan Pesawat Nirawak Milik Pemberontak Houthi

Biden bakal mendapatkan jalan terjal untuk memulai upaya diplomasi dengan Iran, yang selama ini mendukung Houthi.

Selain itu, pemerintahan baru AS nanti juga bisa kesulitan meninjau kembali hubungannya dengan Arab Saudi, yang selama ini membombardir Yaman.

"Memasukkan Ansar Allah (nama resmi Houthi) ke daftar teroris adalah upaya membuat mereka bertanggung jawab atas terorisme," ujar Pompeo.

Dia menuding kelompok pemberontak itu sudah menyerang warga sipil, infrastruktur, hingga mengancam kapal-kapal logistik.

Pompeo melanjutkan, Houthi memimpin serangan brutal yang membunuh banyak orang dan terus membuat Timur Tengah tak stabil.

"Selain itu, mereka juga menahan rakyat Yaman agar tidak mendapatkan solusi yang bisa mengakhiri konflik di negara mereka," paparnya.

Baca juga: Pemberontak Houthi Serang Yaman Utara, 8 Tentara Arab Saudi Tewas

Mantan Direktur Badan Intelijen Pusat AS (CIA) itu merujuk kepada serangan yang di Aden pada 30 Desember.

Dilansir AFP Senin (11/1/2021), serangan itu menewaskan 26 orang, dengan koalisi pimpinan Arab Saudi menuding pelakunya Houthi.

Manuver Kementerian Luar Negeri AS jelas mengkhawatirkan pihak yang selama ini menjalani transaksi dengan kelompok tersebut.

Pekerja kemanusiaan maupun calon pemerintahan Biden sudah memeringatkan, kebijakan itu bisa menyulitkan penyaluran bantuan.

Baca juga: Serangan Houthi Membuat Lubang Besar di Tangki Minyak Saudi Aramco

Padahal, saat ini Yaman sudah dideklarasikan oleh PBB berada dalam momen krisis kemanusiaan, dengan jutaan orang kelaparan.

Tetapi Pompeo bersikeras, penandaan yang berlaku mulai 21 Januari itu tidak akan berimplikasi pada proses kerja kemanusiaan.

Menteri asal California ini mengeklaim mereka sudah membuat berbagai persiapan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan pada kerja kemanusiaan.

"Kami harus mempertegas kesiapan kami dengan berbagai pejabat relevan dari PBB maupun lembaga internasional lain untuk mereduksi dampaknya," jelasnya.

Baca juga: Kelompok Houthi Klaim Luncurkan Rudal ke Fasilitas Minyak Aramco