Setelah Maroko, AS Lobi Negara Muslim di Asia Buat Berdamai Dengan Israel

KOMPAS.com - Kabar Amerika Serikat (AS) melobi negara muslim untuk berdamai dengan Israel itu diutarakan seorang anggota kabinet pemerintah Israel, Kamis (24/12/2020).

Diplomasi damai diupayakan bisa membuahkan hasil sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden AS Donald Trump pada 20 Januari 2021 mendatang.

"Kami sedang bekerja ke arah sana,” kata Menteri Kerjasama Regional Israel, Ofir Akunis, kepada stasiun televisi Ynet TV.

"Saya kira, nanti akan ada pengumuman dari AS soal sebuah negara lain yang akan mengumumkan normalisasi hubungan dengan Israel dan, pada intinya, dilengkapi infrastruktur yang komplit untuk sebuah kesepakatan – sebuah kesepakatan damai,” kata dia.

Akunis menolak menyebutkan nama negara yang dimaksud. Salah satunya berada di Teluk, namun bukan Arab Saudi.

Baca juga: Trump Beri Penghargaan kepada Para Penasihat Utama karena Sukses Dorong Normalisasi Dunia Arab dengan Israel

Negara lain berada di timur Jazirah Arab, sebuah negara muslim yang tidak kecil, tapi bukan Pakistan, katanya.

Indonesia sejauh ini menegaskan hanya akan berdamai jika Palestina merdeka. Malaysia juga mengambil sikap serupa.

Ada pun di Dhaka, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Bangladesh memastikan negaranya tidak tertarik pada normalisasi hubungan dengan Israel.

"Posisi kami masih sama,” kata dia.

Normalisasi hubungan dengan negara muslim non-Arab diyakini akan semakin memperkuat posisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jelang pemilu pada Januari mendatang 2021 dan memoles rapor pemerintahan Trump yang ingin mencalonkan diri kembali.

Baca juga: Muncul Kabar Normalisasi Hubungan Indonesia-Israel, Kemenlu Langsung Membantah

Normalisasi Maroko bertukar pendudukan di Sahara Barat

Sementara itu pada Kamis, Kementerian Luar Negeri AS memastikan bakal membuka kantor konsulat di Sahara Barat.

Keputusan tersebut sekaligus menandakan pengakuan resmi terhadap klaim kedaulatan Maroko.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, proyek pembukaan fasilitas baru itu sudah dimulai.

Prosesnya mencakup pembelian properti di El-Aaiun, ibu kota Sahara Barat yang diakui Maroko, serta perekrutan tenaga kerja.

Pompeo enggan merinci kapan kantor konsulat di Sahara Barat akan dibuka. Sampai saat itu, layanan konsuler di Sahara Barat akan diambil alih oleh Kedutaan BesarAS  di Rabat secara virtual.

Baca juga: AS Janjikan Bantuan Rp 28 Triliun jika Indonesia Buka Hubungan dengan Israel

Pengakuan AS terhadap klaim Maroko diumumkan Trump pada 10 Desember silam, sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

Trump dikabarkan mempercepat proses normalisasi diplomasi di Timur Tengah sebelum masa jabatannya sebagai presiden AS berakhir 20 Januari 2021 mendatang.

Sejauh ini Washington berhasil melobi empat negara muslim agar membuka kanal diplomasi dengan Israel, yakni Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko.

Belum lama ini Netanyahu ditemani Pompeo berkunjung ke Arab Saudi dalam sebuah lawatan bersejarah.

Namun pengakuan terhadap Sahara Barat bertolak belakang dengan sikap pemerintahan AS selama beberapa dekade terakhir.

Baca juga: AS Incar Indonesia, Negara Mayoritas Muslim untuk Berdamai dengan Israel

Sebabnya langkah Trump ini mengundang kritik dari negara sekutu dan PBB, terutama dari etnik Sahrawi yang sedang memperjuangkan referendum kemerdekaan.

Bekas wilayah jajahan Spanyol itu berpenduduk antara 350.000 hingga 500.000 jiwa, dan tergolong gersang.

Namun diyakini, Sahara Barat menyimpan cadangan minyak dan mineral lepas pantai yang besar.

Mantan Menlu AS James Baker yang pernah menjabat utusan khusus untuk Afrika mengkhawatirkan, langkah Trump akan memperparah destabilisasi di kawasan, yang menghadapi pemberontakan kelompok ekstremis dan penyelundupan manusia itu.

Menurut Baker, pengakuan AS adalah langkah mundur yang mengejutkan dari prinsip-prinsip hukum dan diplomasi internasional.

Baca juga: AS Jual Senjata Rp 14 Triliun kepada Maroko Sehari Setelah Normalisasi dengan Israel