Negara Pasifik Diminta Waspada terhadap China dalam Proyek Bawah Laut, Ada Apa?

TAIPEI, KOMPAS.com - Taiwan mengeklaim bahwa China mendukung investasi swasta di jaringan kabel bawah laut di kawasan Pasifik.

Langkah ini disebut sebagai cara bagi negeri panda untuk memata-matai negara-negara asing dan mencuri data dari para pesaingnya.

Klaim ini disampaikan menyusul laporan Amerika Serikat (AS) pekan ini, yang memeringatkan negara-negara Pasifik agar tidak memberikan kontrak kabel kepada negara terkait perusahaan China.

“China berencana memonopoli jaringan informasi dan komunikasi Pasifik. Proyek ini menjadi sarana untuk mengintai negara lain dan mencuri informasi dan data berharga,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Joanne Ou kepada Newsweek Jumat (18/12/2020).

Reuters melaporkan pada Kamis (17/12/2020), bahwa pemerintah AS prihatin tentang kemungkinan keterlibatan China dalam Proyek Konektivitas Kiribati (KCP).

Dengan itu, koneksi China ke negara-negara pulau kecil di Kiribati, Nauru, dan Negara Federasi Mikronesia akan meningkat.

Baca juga: Hubungan Dengan China Makin Panas, Taiwan Luncurkan Pembunuh Kapal Induk

Kabel KCP juga direncanakan untuk terhubung ke jaringan HANTRU-1 yang melayani Guam.

Wilayah Pasifik AS itu memiliki nilai strategis yang signifikan, mengingat kedekatannya dengan China, Korea Utara, dan seluruh Asia timur. Kehadiran militer Amerika juga signifikan di sana.

AS telah mengirim peringatan negara-negara Pasifik di Negara Federasi Mikronesia dan Nauru, tentang tawaran dari Huawei Marine.

Perusahaan tersebut baru-baru ini melepaskan diri dari perusahaan raksasa Huawei Technologies, yang menjadi sumber konfrontasi teknologi yang panas antara AS-China. Huawei Marine sekarang mayoritas dimiliki oleh perusahaan China lainnya.

AS memeringatkan negara-negara Pasifik, bahwa Huawei Marine dan perusahaan China lainnya, diharuskan bekerja sama dengan badan intelijen dan keamanan Beijing.

Baca juga: Taiwan yang Terancam Perkuat Aliansi untuk Lawan Tatanan Otoriter China

Pejabat AS telah berulang kali mengelompokkan perusahaan besar China sebagai bagian dari Partai Komunis China.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, misalnya, telah berulang kali menyebut Huawei dan lainnya sebagai "Kuda Troya" untuk Beijing.

Huawei Marine berharap untuk memenangkan proyek senilai 72,6 juta dollar AS (Rp 1 triliun), yang didukung oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, mengutip Reuters.

Juru bicara kementerian luar negeri China, Wang Wenbin mengatakan kepada Reuters, bahwa Amerika Serikat sedang mencoreng nama perusahaan China.