Demo Thailand Minta PBB Bantu Hapus UU Pencemaran Nama Baik Kerajaan

Kompas.com - 10/12/2020, 19:45 WIB
Para demonstran pro-demokrasi mengibarkan bendera nasional di lapangan Sanam Luang, saat berdemo di Bangkok, Thailand, Sabtu (19/9/2020). Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan hari itu untuk mendukung para mahasiswa yang berunjuk rasa mendesak digelarnya pemilu baru dan merombak sistem kerajaan. AP PHOTO/WASON WANICHAKORNPara demonstran pro-demokrasi mengibarkan bendera nasional di lapangan Sanam Luang, saat berdemo di Bangkok, Thailand, Sabtu (19/9/2020). Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan hari itu untuk mendukung para mahasiswa yang berunjuk rasa mendesak digelarnya pemilu baru dan merombak sistem kerajaan.

BANGKOK, KOMPAS.com - Aktivis demokrasi Thailand berunjuk rasa di kantor PBB di Bangkok, Thailand pada Kamis (10/12/2020), meminta agar pihaknya menekan pihak kerajaan mencabut UU pencemaran nama baik.

Para aktivis menilai UU pencemaran nama baik kerajaan Thailand hanya digunakan untuk membungkam gerakan pro-demorkasi mereka.

Melansir AFP pada Kamis (10/12/2020), setidaknya ada 23 pemimpin gerakan pro-demokrasi Thailand yang menghadapi dakwaan di bawah UU pencemaran nama baik kerajaan.

Kemudian kasus para aktivis tersebut menjadi poin tuntutan dalam demonstrasi yang menuntut reformasi terhadap monarki Thailand dan tuntutan agar ada pengawasan lebih terhadap pengaturan keuangan keluarga kerjaan.

Baca juga: Jadi Sorotan, dari Mana Sebenarnya Kekayaan Kerajaan Thailand?

Undang-undang lese majeste kerajaan Thailand melindungi Raja Maha Vajiralongkorn yang super kaya dan keluarga kerajaannya dari kritik. Siapa pun akan dihukum antara 3 hingga 15 tahun penjara.

Di antara puluhan aktivis Thailand di kantor PBB, ada Somyot Prueksakasemsuk, (59 tahun) yang sebelumnya menghabiskan 7 tahun di penjara dengan dakwaan lese majeste karena menerbitkan satir tentang keluarga fiktif kerajaan Thailand.

"Ini tidak baik untuk citra monarki Thailand," katanya kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa mereka yang divonis pencemaran nama baik diperlakukan "seperti binatang" di penjara.

Baca juga: Rayakan Ulang Tahun Almarhum Ayahanda, Raja Thailand Ampuni 30.000 Tahanan

Kejahatan lese majeste telah tercatat selama lebih dari 1 abad di Thailand, tetapi terakhir kali diperkuat pada 1976.

Menurut Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha bahwa penggunaan undang-undang tersebut telah melambat sejak 2018 karena "belas kasihan" raja, tetapi bulan lalu perdana menteri memberi lampu hijau untuk digalakan lagi setelah berbulan-bulan protes pro-demokrasi belangsung.

Pemimpin protes Parit "Penguin" Chiwarak, yang didakwa berdasarkan undang-undang itu mengatakan dia khawatir penggunaannya akan menciptakan keretakan politik yang lebih besar antara sebagian besar aktivis demokrasi muda dan pendukung konservatif monarki.

Baca juga: Pakar Ternama Peringatkan Adanya Gelombang Kedua Covid-19 di Thailand

Halaman:

Sumber AFP
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Wanita dengan Luka Bakar Parah akibat Zat Asam, Temukan Pasangan Hidup 13 Tahun Kemudian

Kisah Wanita dengan Luka Bakar Parah akibat Zat Asam, Temukan Pasangan Hidup 13 Tahun Kemudian

Global
'Ini Tidak Adil' Teriak Terdakwa Kerusuhan Gedung Capitol di Pengadilan

"Ini Tidak Adil" Teriak Terdakwa Kerusuhan Gedung Capitol di Pengadilan

Global
Muncul Virus Corona Jenis Rusia, Apa yang Bisa Diketahui soal Varian Itu?

Muncul Virus Corona Jenis Rusia, Apa yang Bisa Diketahui soal Varian Itu?

Global
WHO: Laporan Penyelidikan di Wuhan Siap Dirilis Pertengahan Maret

WHO: Laporan Penyelidikan di Wuhan Siap Dirilis Pertengahan Maret

Global
Myanmar Minta India Kembalikan 8 Polisi yang Mengungsi

Myanmar Minta India Kembalikan 8 Polisi yang Mengungsi

Global
Dalam Pertemuan dengan Paus Fransiskus, Ulama Terkemuka Syiah Irak Dukung Kristen dan Muslim Hidup Damai

Dalam Pertemuan dengan Paus Fransiskus, Ulama Terkemuka Syiah Irak Dukung Kristen dan Muslim Hidup Damai

Global
Sudah Berusia 100 Tahun, Pegawai McDonald's Ini Ogah untuk Pensiun

Sudah Berusia 100 Tahun, Pegawai McDonald's Ini Ogah untuk Pensiun

Global
Thailand dan Vietnam Bersiap Evakuasi Warga Negaranya dari Myanmar

Thailand dan Vietnam Bersiap Evakuasi Warga Negaranya dari Myanmar

Global
Ayah Ini Rekam Ucapan Selamat Tinggal ke Keluarga sebelum Meninggal karena Covid-19

Ayah Ini Rekam Ucapan Selamat Tinggal ke Keluarga sebelum Meninggal karena Covid-19

Global
Kandang Serigala Ternyata Isinya Anjing, Kebun Binatang China Ini Jadi Sorotan

Kandang Serigala Ternyata Isinya Anjing, Kebun Binatang China Ini Jadi Sorotan

Global
Puluhan Polisi Myanmar Kabur ke India Menentang Perintah Tembaki Masyarakat Sipil

Puluhan Polisi Myanmar Kabur ke India Menentang Perintah Tembaki Masyarakat Sipil

Global
Paus Fransiskus Bertemu Ulama Syiah Irak Ayatollah Ali Sistani

Paus Fransiskus Bertemu Ulama Syiah Irak Ayatollah Ali Sistani

Global
WHO Dorong Pembebasan Sementara Hak Paten Vaksin Covid-19 di Masa Krisis

WHO Dorong Pembebasan Sementara Hak Paten Vaksin Covid-19 di Masa Krisis

Global
Beredar Video Aparat Myanmar Paksa Paramedis Berlutut sebelum Dipukuli

Beredar Video Aparat Myanmar Paksa Paramedis Berlutut sebelum Dipukuli

Global
Pesawat Penumpang Iran Dibajak, Coba Alihkan Penerbangan ke Pantai Selatan Teluk Persia

Pesawat Penumpang Iran Dibajak, Coba Alihkan Penerbangan ke Pantai Selatan Teluk Persia

Global
komentar
Close Ads X