BANGKOK, KOMPAS.com - Kelompok pro-demokrasi kembali menuntut agar Raja Maha Vajiralongkorn melepas kekuasaan atas kekayaan monarki.
Pengelolaan aset senilai 40 miliar dollar Amerika Serikat ( AS) atau sekitar Rp 565 triliun itu dialihkan ke kerajaan sejak dua tahun silam.
Ketika kepolisian Thailand memberlakukan pasal anti-penghinaan kerajaan, demonstran pro-demokrasi di Bangkok kembali menuntut agar kekuasaan Vajiralongkorn terhadap biro pengelola kekayaan kerajaan dicabut.
Tuntutan tersebut melanggar tabu di Thailand yang melarang kritik terhadap kerajaan.
Baca juga: Profil Sineenat, Selir Raja Thailand yang Foto Seksualnya Bocor ke Publik
Kepolisian saat ini dikabarkan telah memanggil belasan pemimpin demonstran untuk dimintai keterangan. Jika terbukti melanggar, terdakwa bisa diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun.
“Undang-undang ini kuno dan barbar. Setiap kali digunakan, dia merusak reputasi monarki dan negara,” kata Parit “Pinguin” Chiwarak, yang terkena dakwaan penghinaan terhadap monarki.
Dia mengenakan kostum berwarna kuning, menyerupai boneka bebek raksasa yang menjadi simbol aksi protes.
Para demonstran yang berjumlah ribuan orang awalnya ingin menyambangi kantor Biro Properti Kerajaan (CPB) yang mengelola aset monarki Thailand.
Lembaga ini belakangan menjadi sasaran protes karena dianggap menjadi dompet pribadi raja.
Baca juga: Thailand Klaim Sita Narkoba Senilai Hampir Rp 14 Triliun, Ternyata Bahan Pembersih
Menurut laporan majalah Fortune, Raja Maha pada 2017 menempatkan penasihat keuangannya sebagai kepala direksi CPB.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan