Parlemen Rusia Akan Beri Kekebalan Hukum Seumur Hidup ke Putin

Kompas.com - 19/11/2020, 21:44 WIB
Sejak tahun 2000, Vladimir Putin telah memimpin Rusia, menjadi patron, dan memiliki pengaruh yang luar biasa. AFP via BBC INDONESIASejak tahun 2000, Vladimir Putin telah memimpin Rusia, menjadi patron, dan memiliki pengaruh yang luar biasa.

MOSKWA, KOMPAS.com - Majelis Federal Rusia, Duma, mendukung rancangan undang-undang (RUU) yang akan memberikan imunitas terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.

Jika peraturan itu disahkan, upaya hukum apapun tidak akan bisa menjerat Putin dan keluarganya setelah orang nomor satu Rusia itu turun dari tampuk kekuasaan.

RUU itu adalah bagian dari amendemen konstitusi Rusia yang disepakati lewat referendum, Juli lalu. Mayoritas kursi di Majelis Federal dan Dewan Federasi Rusia diduduki pendukung Putin.

Baca juga: Jalan Putin agar Kebal Hukum Semakin Mulus

Masa kepresidenan Putin yang keempat akan berakhir tahun 2024. Namun amendemen konstitusi memungkinkannya untuk kembali mencalonkan diri dan menjadi presiden setidaknya hingga dua periode lagi.

Saat ini Putin berusia 68 tahun. Belum jelas kepada siapa dia akan memberikan tongkat estafet kepemimpinan.

Hak imunitas yang diajukan ini melanjutkan spekulasi tentang masa depan politik Putin. Sejak tahun 2000 dia telah memimpin Rusia, menjadi patron, dan memiliki pengaruh yang luar biasa.

Baca juga: Putin Minta Azerbaijan Jaga Gereja dan Tempat Suci Kristen Peninggalan Armenia di Nagorno-Karabakh

"Mengapa Putin membutuhkan undang-undang yang memberikannya kekebalan sekarang?" kata salah satu pengkritik terbesar Putin, Alexei Navalny, di Twitter.

Navalny juga bertanya, "Bisakah diktator mundur atas kehendak bebas mereka sendiri?"

Vladimir Putin menunggang kuda saat liburan di Siberia Selatan pada Agustus 2009 silam.GETTY IMAGES via BBC INDONESIA Vladimir Putin menunggang kuda saat liburan di Siberia Selatan pada Agustus 2009 silam.
RUU itu lolos dari forum pertama di Duma, Selasa (17/11/2020). Sebagian besar anggota parlemen berasal dari partai pro-Putin, Partai Rusia Bersatu. Terdapat 37 anggota parlemen dari Partai Komunis yang menentang rancangan itu.

RUU itu masih harus melalui dua forum lanjutan di Duma, sebelum diteruskan ke Dewan Federasi (majelis tinggi) dan diteken Putin.

Baca juga: Putin Tak Akan Beri Selamat kepada Joe Biden karena Hal Ini

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X