Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Keluarkan Anggota Parlemen Oposisi, China Dikecam 5 Negara Aliansi Ini

Kompas.com - 19/11/2020, 17:04 WIB
Shintaloka Pradita Sicca

Penulis

Sumber AFP

HONG KONG, KOMPAS.com - Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru menuduh China melanggar komitmen internasionalnya yang mengikat secara hukum.

Respon 5 negara aliansi itu muncul setelah China mengeluarkan anggota parlemen oposisi yang pro-demokrasi dari badan legislatif Hong Kong.

Menteri luar negeri dari 5 aliansi tersebut mengatakan bahwa China melanggar janjinya pada 1984, bahwa akan mempertahankan otonomi di Hong Kong setelah penyerahan kekuasaan dari koloni Inggris pada 1997.

Pencopotan 4 anggota parlemen oposisi memicu pengunduran diri besar-besaran dari rekan-rekan mereka yang tersisa di parlemen.

Pengunduran diri itu adalah langkah terbaru dalam tindakan keras yang semakin mendalam terhadap para pengkritik Beijing, menyusul protes demokrasi yang besar dan sering kali disertai kekerasan yang telah berlangsung sejak tahun lalu.

Baca juga: Oposisi Hong Kong Mundur Massal, AS Ancam China dengan Sanksi

"Tindakan China jelas melanggar kewajiban internasionalnya di bawah Deklarasi Bersama Sino-Inggris yang mengikat secara hukum, yang terdaftar di PBB," kata negara-negara itu dalam sebuah pernyataan bersama, mengulangi pernyataan individu.

Melansir AFP pada Kamis (19/11/2020), para menteri luar negeri mengatakan langkah terbaru itu tampaknya menjadi bagian dari "kampanye bersama untuk membungkam semua suara kritis" di Hong Kong sebagai pusat keuangan negara itu.

"Demi stabilitas dan kemakmuran Hong Kong, penting bagi China dan otoritas Hong Kong untuk menghormati saluran bagi rakyat Hong Kong untuk mengungkapkan perhatian dan pendapat mereka yang sah," kata aliansi, yang secara kolektif dikenal sebagai Five Eyes.

Juru bicara kementerian luar negeri China pada Kamis (19/11/2020) membalas tuduhan itu, menyebutnya sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional" dan mengatakan "setiap upaya untuk menekan China...pasti akan gagal."

Baca juga: Anggota Parlemen Pro-Demokrasi Hong Kong Rencanakan Pengunduran Diri Massal

"Tidak peduli apakah mereka memiliki 5 atau 10 mata, jika mereka berani merusak kedaulatan China, kepentingan keamanan, dan pembangunan, mereka harus berhati-hati karena dibutakan," kata juru bicara Zhao Lijian.

China berjanji untuk memerintah Hong Kong melalui model "Satu Negara, Dua Sistem" yang akan memungkinkan kota tersebut mempertahankan kebebasan dan otonomi utama dari daratan otoriter hingga 2047.

Namun, sekutu Barat mengatakan bahwa kesepakatan itu telah dilanggar sebelum waktunya oleh tindakan keras China, dengan cara mengesahkan UU Keamanan Nasional yang diberlakukan langsung oleh Beijing pada Juni.

Sejak saat itu, undang-undang menghapus perbedaan pendapat terhadap pemerintahan China di wilayah itu dan membuat sebagian besar penduduk terlalu takut untuk berbicara, takut dipenjara atau dimusnahkan dengan sistem hukum yang buram di China daratan.

Baca juga: Hendak Cari Suaka ke AS, Aktivis Hong Kong Tony Chung Ditangkap

Aturan patriot

Para pemimpin China menyangkal melanggar janji pra-penyerahan mereka dan mengatakan kekuatan Barat tidak memiliki hak untuk ikut campur terhadap aturan yang dijalankan di Hong Kong.

Diskualifikasi anggota parlemen adalah langkah terbaru oleh China untuk meningkatkan pengawasan langsung atas sebuah kota, di mana semakin banyak orang yang menentang aturan itu.

Pekan lalu, badan parlemen China mengeluarkan keputusan bahwa otoritas lokal dapat mengusir politisi yang dianggap mengancam keamanan nasional tanpa harus melalui proses pengadilan.

Beberapa menit kemudian, otoritas Hong Kong langsung menggunakan kekuatan baru itu.

Hanya setengah kursi legislatif di Hong Kong yang dipilih melalui suara populer, merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan mayoritas permanen pro-Beijing.

Baca juga: Aliansi Teh Susu: Demonstran Thailand Tiru Taktik Pedemo Hong Kong

Namun, pengunduran diri serentak anggota parlemen sebagai bentuk solidaritas terhadap tim oposisi pro-demokrasi, telah mengubah badan legislatif yang dulu agresif itu menjadi kumpulan loyalis Beijing.

Polisi juga mulai mengajukan tuntutan terhadap anggota parlemen oposisi atas protes di majelis dengan 7 dakwaan, sejauh laporan pada November.

Tiga orang ditangkap pada Rabu karena melemparkan cairan berbau busuk pada awal tahun ini dalam upaya untuk menghentikan perdebatan tentang undang-undang yang mengkriminalkan penghinaan terhadap lagu kebangsaan China.

Ketiganya diharapkan muncul di pengadilan Kamis malam.

Baca juga: Demo Thailand Mirip Demo Hong Kong, Ini 5 Kesamaannya

"Apa bedanya dengan negara polisi?" kata Ted Hui, salah satu anggota parlemen yang didakwa, mengatakan pada Rabu setelah dia dibebaskan dengan jaminan.

"Penangkapan ini kembali menunjukkan kepada orang-orang di Hong Kong dan di seluruh dunia bahwa negara terus-menerus menekan semua suara oposisi," tambahnya.

China membela pemecatan anggota parlemen oposisi sebagai "obat yang tepat".

Dalam pidatonya awal pekan ini, pejabat senior Beijing Zhang Xiaoming mengatakan hanya orang-orang patriotik yang boleh menjadi anggota parlemen.

"Aturan Patriot, pengusir masalah anti-China adalah aturan politik...Sekarang itu juga menjadi norma hukum," kata Xiaoming.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber AFP
Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Dampak Penembakan Konser Moskwa, Etnis Tajik Alami Rasialisme di Rusia

Dampak Penembakan Konser Moskwa, Etnis Tajik Alami Rasialisme di Rusia

Global
Putin Tak Berencana Kunjungi Keluarga Korban Penembakan Konser Moskwa

Putin Tak Berencana Kunjungi Keluarga Korban Penembakan Konser Moskwa

Global
WHO Soroti Peningkatan Cyberbullying, Pengaruhi 1 dari 6 Anak Sekolah

WHO Soroti Peningkatan Cyberbullying, Pengaruhi 1 dari 6 Anak Sekolah

Global
TikTok Larang Influencer Australia Promosikan Produk Kantong Nikotin

TikTok Larang Influencer Australia Promosikan Produk Kantong Nikotin

Global
Otoritas Palestina Umumkan Kabinet Baru, Respons Seruan Reformasi

Otoritas Palestina Umumkan Kabinet Baru, Respons Seruan Reformasi

Global
Kisah Kota Emas Gordion di Turkiye dan Legenda Raja Midas

Kisah Kota Emas Gordion di Turkiye dan Legenda Raja Midas

Global
Penembakan Massal Konser Moskwa, Apakah Band Picnic Sengaja Jadi Sasaran?

Penembakan Massal Konser Moskwa, Apakah Band Picnic Sengaja Jadi Sasaran?

Global
AS Abstain dalam Resolusi DK PBB soal Gaza, Hubungan dengan Israel Retak?

AS Abstain dalam Resolusi DK PBB soal Gaza, Hubungan dengan Israel Retak?

Global
Pesan Paskah Raja Charles III Setelah Didiagnosis Kanker

Pesan Paskah Raja Charles III Setelah Didiagnosis Kanker

Global
Interpol Ungkap Fakta Jaringan Global Perdagangan Manusia di Asia Tenggara

Interpol Ungkap Fakta Jaringan Global Perdagangan Manusia di Asia Tenggara

Global
Ukraina Jatuhkan 26 Drone Rusia dalam Semalam

Ukraina Jatuhkan 26 Drone Rusia dalam Semalam

Global
Jembatan Baltimore Runtuh, Apa Penyebab Pastinya dan Siapa Bertanggung Jawab?

Jembatan Baltimore Runtuh, Apa Penyebab Pastinya dan Siapa Bertanggung Jawab?

Global
Kisah Padmarajan, Orang India yang Kalah 238 Kali di Pemilu, Pantang Menyerah dan Akan Maju Lagi

Kisah Padmarajan, Orang India yang Kalah 238 Kali di Pemilu, Pantang Menyerah dan Akan Maju Lagi

Global
Apakah Resolusi PBB tentang Gencatan Senjata di Gaza Mengikat Israel?

Apakah Resolusi PBB tentang Gencatan Senjata di Gaza Mengikat Israel?

Internasional
Indonesia-Singapore Business Forum 2024 Bahas Arah Kebijakan Ekonomi RI Usai Pemilu

Indonesia-Singapore Business Forum 2024 Bahas Arah Kebijakan Ekonomi RI Usai Pemilu

Global
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com