China: Para Anggota Parlemen yang Mundur Jabatan "Menantang Terang-terangan" Pemerintah

HONG KONG, KOMPAS.com - China pada Kamis (12/11/2020) memperingatkan pengunduran diri massal anggota parlemen pro-demokrasi di Hong Kong adalah bentuk "menantang terang-terangan" otoritas pemerintah atas kota itu.

Lima belas legislator memutuskan mundur dari majelis sebagai protes atas pemecatan 4 rekan mereka yang disetujui Beijing, meninggalkan majelis pertemuan yang dibungkam oleh loyalis pemerintah.

Pengunduran diri itu datang seiring dengan gerakan pro-demokrasi kota yang terdesak oleh serangan berkelanjutan sejak Beijing memberlakukan UU Keamanan Nasional yang luas tahun ini.

Separuh dari kelompok legistrator pro-demokrasi itu telah menepati janji mereka pada Kamis sore, yang memicu tanggapan marah dari Kantor Urusan Hong Kong dan Makau di Beijing.

Baca juga: Oposisi Hong Kong Mundur Massal, AS Ancam China dengan Sanksi

"Ini sekali lagi menunjukkan konfrontasi keras kepala mereka terhadap pemerintah pusat dan menantang terang-terangan terhadap kekuasaan pemerintah pusat. Kami sangat mengutuk ini," kata sebuah pernyataan pihak berwenang yang dilansir dari AFP pada Kamis (12/11/2020).

"Kami harus memberi tahu anggota parlemen oposisi ini, bahwa jika mereka ingin menggunakan cara ini untuk mendukung pertarungan radikal, dan memohon agar pasukan asing ikut campur, dan sekali lagi menyeret Hong Kong ke dalam kekacauan, itu perhitungan yang salah," lanjutnya.

Di dalam majelis, loyalis pemerintah membahas RUU transportasi, tanpa perdebatan yang telah menjadi tanda semi-demokrasi Hong Kong dalam beberapa tahun terakhir.

"Warga Hong Kong bersiap untuk waktu yang sangat lama, di mana hanya ada satu suara di masyarakat," kata anggota parlemen pro-demokrasi Lam Cheuk-ting kepada wartawan.

"Jika Anda seorang pembangkang, bersiaplah untuk tekanan yang lebih besar," ucapnya.

Baca juga: Anggota Parlemen Pro-Demokrasi Hong Kong Rencanakan Pengunduran Diri Massal

Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, seorang yang ditunjuk Beijing, pada Rabu diberikan kekuasaan untuk mendepak legislator yang dia anggap tidak cukup patriotik, tanpa bantuan pengadilan kota.

Lam segera memanfaatkan kekuatan itu dengan menendang 4 anggota parlemen yang menurutnya merupakan ancaman bagi keamanan nasional, dan memicu kritik baik di dalam maupun luar negeri, dengan Amerika Serikat mengancam sanksi lebih lanjut terhadap tokoh-tokoh rezim.

Chris Patten, gubernur kolonial terakhir kota itu, mengatakan langkah itu menunjukkan "permusuhan total Beijing terhadap akuntabilitas demokrasi, dan mereka yang ingin mempertahankannya".

Juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin menolak kritik internasional tersebut.

"Kami mendesak orang-orang terkait untuk secara ketat mematuhi norma-norma dasar hukum internasional dan hubungan internasional, menghentikan segala bentuk campur tangan dalam urusan dalam negeri China, di mana urusan Hong Kong menjadi bagiannya," kata Wang.

Baca juga: Hendak Cari Suaka ke AS, Aktivis Hong Kong Tony Chung Ditangkap

Momen eksodus anggota parlemen dari kubu oposisi itu menjadi salah satu forum terakhir untuk perbedaan pendapat di Hong Kong.

Media juga telah dibungkam di sana dengan UU Keamanan Nasional dan loyalis Beijing, yang menargetkan sistem hukum yang telah mendukung keberhasilan kota sebagai pusat keuangan.

Pembatasan pertemuan juga dilakukan untuk menutup rapat-rapat besar yang mengguncang kota itu sejak tahun lalu. Sebagian alasannya karena pandemi virus corona.

Jutaan orang turun ke jalan dalam protes damai karena kurangnya akuntabilitas politik dan apa yang dilihat para demonstran sebagai kebijakan yang sombong.

Kekerasan dan vandalisme meletus di beberapa demonstrasi, dan lebih dari 10.000 orang ditangkap.

Baca juga: Aliansi Teh Susu: Demonstran Thailand Tiru Taktik Pedemo Hong Kong

Kendali Beijing

Pemimpin Hong Kong dipilih oleh komite pro-Beijing, tetapi setengah dari 70 kursi legislatif dipilih secara langsung, menawarkan 7,5 juta penduduk kota kesempatan langka agar suara mereka didengar di kotak suara.

Perkelahian dan protes secara rutin pecah di majelis, dengan minoritas pro-demokrasi yang bersenjata sering menggunakan filibustering dan taktik lain untuk mencoba menghentikan RUU yang mereka lawan.

Sementara, pengusiran dan pengunduran diri anggota parlemen hanya akan meninggalkan 2 legislator di luar kubu pro-Beijing, yang keduanya tidak selaras dengan kedua blok tersebut.

Baca juga: Demo Thailand Mirip Demo Hong Kong, Ini 5 Kesamaannya

"Tampaknya kontrol Hong Kong sekarang telah dilakukan oleh otoritas Partai Komunis China di Beijing," kata analis politik Willy Lam.

Willy Lam juga mengatakan bahwa hak-hak dasar yang diabadikan ketika Inggris mengembalikan kota itu ke China pada 1997 dalam status "sangat terancam".

Langkah Beijing "telah mengekang hingga ke dasarnya", menurut Claudia Mo, salah satu anggota parlemen yang mengundurkan diri.

"Ini diatur demi keputusan. Apa gunanya pergi bekerja setiap pagi sambil berpikir 'apakah saya akan dikeluarkan'?" kata Mo kepada AFP.