Pilpres AS: Trump Kalah dalam Gugatan Pemungutan Suara di Georgia dan Michigan

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Tim kampanye Presiden Donald Trump kalah dalam keputusan pengadilan di negara bagian Georgia dan Michigan pada Kamis (5/11/2020).

Namun, Trump berjanji untuk mengajukan gugatan baru yang menantang kasus yang disebut pihaknya sebagai penyimpangan pemungutan suara di Nevada.

Melansir Reuters pada Jumat (6/11/2020), dalam kasus Georgia, tim kampanye Trump menuduh 53 surat suara yang datang terlambat dicampur dengan surat suara yang tepat waktu.

Di Michigan, mereka berusaha untuk menghentikan penghitungan suara dan mendapatkan akses yang lebih besar ke proses tabulasi.

Hakim negara bagian membatalkan kedua gugatan tersebut pada Kamis.

Baca juga: Kerusuhan Pilpres AS, 20 Orang Ditangkap di New York, Demonstran Ludahi Polisi

Hakim James Bass, hakim agung di Georgia, mengatakan "tidak ada bukti" bahwa surat suara yang dipermasalahkan tidak valid.

Dalam kasus Michigan, Hakim Cynthia Stephens berkata, "Saya tidak memiliki dasar untuk menemukan bahwa ada kemungkinan besar untuk berhasil berdasarkan manfaatnya (gugatan)."

Sekutu Trump menuduh bahwa telah terjadi penyimpangan pemungutan suara di Clark County yang padat di Nevada, yang mencakup Las Vegas.

Seorang juru bicara kampanye Trump tidak menanggapi permintaan komentar tentang putusan Michigan dan Georgia.

Suara masih dihitung di ketiga negara bagian, di antara segelintir negara bagian yang dapat menentukan kepresidenan.

Baca juga: Pilpres AS: Pennsylvania Segera Umumkan Hasil Suara, Tim Kampanye Trump Optimistis Menang

Penantang presiden dari Demokrat, Joe Biden unggul tipis di Nevada, Trump unggul tipis di Georgia, dan Biden diproyeksikan menang di Michigan.

Pada konferensi pers di Las Vegas pada Kamis (5/11/2020), mantan Jaksa Agung Nevada, Adam Laxalt dan tim pengganti kampanye Trump lainnya, termasuk mantan pejabat administrasi, Richard Grenell, tidak memberikan bukti untuk mendukung tuduhan penyimpangan mereka dan tidak menjawab pertanyaan dari wartawan.

“Kami yakin ada pemilih mati yang sudah dihitung. Kami juga yakin bahwa ada ribuan orang yang suaranya telah dihitung telah pindah dari Clark County selama pandemi,” kata Laxalt.

Dia mengatakan gugatan akan diajukan ke pengadilan federal untuk meminta hakim "menghentikan penghitungan suara yang tidak pantas."

Joe Gloria, seorang pejabat pemilihan di Clark County, mengatakan kepada wartawan bahwa tidak ada bukti pemungutan suara yang tidak benar sedang diproses.

Baca juga: Update Pilpres AS: Menuju Gedung Putih, Ini Skenario yang Dibutuhkan Biden dan Trump

Bob Bauer, penasihat senior kampanye Biden, menyebut berbagai tuntutan hukum Trump sebagai gangguan "tidak berguna" dan mengatakan strategi itu dirancang untuk merusak integritas proses pemilihan.

“Ini adalah bagian dari kampanye misinformasi yang lebih luas yang melibatkan beberapa teater politik,” kata Bauer.

“Mereka dimaksudkan untuk memberikan kampanye Trump kesempatan menyatakan penghitungan suara harus dihentikan. Itu tidak akan berhenti," katanya kepada wartawan pada Kamis.

Pakar hukum pemilu mengatakan strategi hukum Trump tidak mungkin berdampak menentukan pada hasil pemilu.

Trump telah berulang kali mengatakan bahwa dia mengharapkan Mahkamah Agung AS, yang memiliki mayoritas konservatif 6-3 termasuk 3 hakim yang dia tunjuk, untuk memiliki peran kunci.

Baca juga: Unggul di Hasil Sementara Pilpres AS, Biden Optimistis dan Serukan Rakyat untuk Tenang

Namun, sepertinya pengadilan tidak akan memiliki keputusan akhir dengan cara yang tegas dan setiap tantangan harus melalui proses pengadilan pada umumnya, kata para ahli hukum.

Di Pennsylvania, di mana Trump nyaris memimpin, tetapi Biden memperoleh keuntungan, kampanye Trump dan Partai Republik lainnya telah mengajukan berbagai tantangan hukum.

Pengadilan banding di Pennsylvania pada Kamis, memerintahkan agar pejabat kampanye Trump diizinkan untuk mengamati lebih dekat pemrosesan surat suara di Philadelphia, yang menyebabkan penundaan singkat dalam penghitungan.

Partai Demokrat Pennsylvania pada Kamis mengajukan surat-surat di Mahkamah Agung AS yang mengatakan, itu terlalu dini untuk pengadilan bertindak atas mosi.

Meskipun, mereka tidak akan menentang upaya kampanye Trump untuk campur tangan dalam banding yang tertunda, di mana Partai Republik berusaha untuk memblokir surat suara yang datang terlambat di negara bagian itu.

Baca juga: Pilpres AS: China Mengaku Bersikap Netral