Usul Terapkan Keadaan Darurat Ditolak Raja, PM Malaysia Hadapi Hal Ini

Kompas.com - 26/10/2020, 16:53 WIB
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin melambaikan tangan di depan kediamannya sesaat sebelum menuju ke Istana Negara untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia, Minggu pagi (01/03/2020) REUTERS/ LIM HUEY TENGPerdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin melambaikan tangan di depan kediamannya sesaat sebelum menuju ke Istana Negara untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia, Minggu pagi (01/03/2020)

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menghadapi tuntutan mundur, setelah usulannya menerapkan keadaan darurat ditolak oleh raja.

Sebelumnya, Muhyiddin meminta Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah agar meloloskan permintannya, karena kasus virus corona yang makin meningkat.

Namun, kritik yang berembus menuding Muhyiddin Yassin menggunakan kondisi itu untuk membekukan parlemen, demi mengamankan pemerintahannya.

Baca juga: Darurat Nasional Ditolak Raja, PM Malaysia Sempat Putus Asa Ingin Mundur

Pukulan telak pun dialami ketika Raja Malaysia Sultan Abdullah memutuskan untuk menolak usulan penerapan keadaan darurat pada Minggu (25/10/2020).

Tak hanya itu. Sang raja juga meminta para politisi berhenti melakukan trik politik yang bisa membuat negara berada dalam keadaan tak stabil.

Penguasa monarki asal Pahang itu juga menasihati parlemen untuk menyelesaikan penyusunan anggaran pada 2021 sebelum sidang 6 November nanti.

Setelah manuvernya gagal, oposisi dan bahkan pemimpin politik di koalisi Muhyiddin mendesaknya untuk segera mengundurkan diri.

Salah satunya dari Ahmad Puad Zarkashi, pemimpin senior Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai terbesar di aliansi Perikatan Nasional milik Muhyiddin.

"Syukurlah, Yang Mulia Raja tak terpengaruh oleh permainan politik yang bisa menjerumuskan negara ke momen lebih sulit," ujar Ahmad Puad di Facebook.

Baca juga: Raja: Malaysia Tidak Perlu Berlakukan Keadaan Darurat di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

"Kesejahteraan masyarakat jelas yang utama. Karena itu, sudah seharusnya Muhyiddin mundur," lanjutnya dikutip Reuters Senin (26/10/2020).

Halaman:

Sumber Reuters
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X