Sudan Transfer AS Rp 4,9 Triliun untuk Keluar dari Daftar Negara Terorisme

"Perpecahan sangat mungkin terjadi antara komponen militer dan sipil pemerintah terkait masalah normalisasi hubungan dengan Israel," kata analis Sudan Rasha Awad.

“Diduga secara luas bahwa kesepakatan antara Washington dan para jenderal tertinggi Sudan telah tercapai untuk meluncurkan proses normalisasi segera, setelah nama Sudan dicabut dari daftar," perkiraannya.

Baca juga: Setelah UEA dan Bahrain, Oman dan Sudan Dikabarkan akan Berdamai dengan Israel

"Saya yakin Sudan mungkin sedang menuju normalisasi dengan Israel di bawah tekanan militer," ungkapnya.

Namun, Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok secara terbuka menyatakan bahwa langkah normaliasi terlalu besar untuk dilakukan oleh pemerintahan transisi. Pemilu jatuh tempo pada 2022.

UEA dan Bahrain sudah terlebih dahulu menormalisasi hubungan dengan Israel. Mereka adalah negara Arab pertama yang melakukan normalisasi sejak Mesir dan Yordania, masing-masing pada 1979 dan 1994.

Sebenarnya, Sudan dan Israel telah menunjukkan tanda menuju hubungan yang lebih baik.

Pada Februari, Jenderal Abdul Fattah Al Burhan, kepala Dewan Kedaulatan sipil-militer, bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Uganda.

Pertemuan tersebut segera diikuti oleh keputusan untuk mengizinkan pesawat Israel terbang melalui wilayah udara Sudan.

Baca juga: China Beri Bantuan Pangan 3.000 Ton Lebih Beras untuk Sudan Selatan

"Saya tidak berpikir bahwa normalisasi hubungan dengan Israel akan menjadi masalah besar di Sudan," kata Sulaima Ishaq, seorang aktivis dan akademisi Sudan.

"Masih ada banyak dukungan untuk Palestina, tetapi berita pencabutan nama Sudan dari daftar terorisme disambut dengan luas, mengingat krisis ekonomi kami," kata Ishaq.

Para analis telah memperingatkan bahwa kelompok politik kelas berat seperti Partai Umma bersama dengan partai-partai kecil kiri menentang normalisasi hubungan dengan Israel.

Namun, mereka mengatakan sikap militer yang mendukung langkah normalisasi mungkin akan bertambah berat melalui dukungan koalisi kelompok pemberontak, yang menandatangani kesepakatan damai dengan pemerintah Khartoum bulan ini.

Kelompok tersebut, Front Revolusioner Sudan, akan diberikan kursi di Dewan Berdaulat, Kabinet dan 25 persen dari 300 kursi di badan legislatif yang diusulkan, yang memperoleh pengaruh politik yang cukup besar.

Baca juga: Sudan Putuskan Pemisahan Agama dan Negara dalam Sistem Pemerintahannya