PM Suga: Asia Tenggara Adalah Kunci Mengejar Perdamaian di Laut China Selatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, di Indonesia pada perjalanan luar negeri pertamanya sejak menjabat, menyatakan pada Selasa (20/10/2020) mendukung upaya Asia Tenggara untuk mencapai perdamaian di Laut China Selatan.

Suga menyampaikan itu sambil mempromosikan konsep kerja sama regional " Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka" di Jepang dalam melawan China.

Suga, dalam kunjungan 4 hari ke Vietnam dan Indonesia, tiba di Indonesia pada Selasa dari ibu kota Vietnam, Hanoi.

Asia Tenggara dipilih untuk perjalanan pertamanya sejak menggantikan Shinzo Abe sebagai perdana menteri September untuk menunjukkan pentingnya kawasan itu bagi Jepang, seperti yang dilansir dari Japan Today pada Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Mengapa PM Jepang Lirik Indonesia dan Vietnam sebagai Kunjungan Pertama?

Setelah mengadakan pembicaraan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, Suga mengatakan negara-negara Asia Tenggara adalah kunci untuk mengejar "Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," atau FOIP (Free and Open Indo-Pacific) Jepang.

Ia mengatakan kepada Widodo bahwa "Jepang berkomitmen untuk berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran di wilayah itu."

“Saya mendukung penuh ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang digagas Indonesia, karena memiliki banyak kesamaan mendasar dengan Indo-Pasifik Jepang yang bebas dan terbuka,” ujar Suga.

Jokowi menyambut baik dukungan Jepang untuk negara-negara Asia Tenggara dan kemitraan antara Indonesia dan Jepang. “Saya tegaskan semangat kerja sama untuk terus diperkuat, terutama di tengah persaingan yang semakin tajam antar negara adidaya dunia,” ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Akan Sambut Kunjungan PM Jepang Yoshihide Suga

“Saya juga menggarisbawahi harapan saya agar Laut China Selatan dapat terus menjadi lautan perdamaian dan stabilitas,” tambahnya.

Suga mengatakan kedua pemimpin juga setuju untuk memperkuat hubungan pertahanan bilateral dan akan bekerja untuk mengadakan pembicaraan menteri luar negeri dan pertahanan "dua-plus-dua" yang kedua.