Sistem Praperadilan Korea Utara Dilaporkan Tidak Manusiawi, Penuh Siksaan

Kompas.com - 20/10/2020, 15:23 WIB
Foto tak bertanggal yang dirilis kantor berita Korea Utara KCNA pada 12 September 2020 menunjukkan Kim Jong Un meninjau proyek restorasi di Unpha County, Provinsi Hwanghae Utara. AFP/KCNA VIA KNS/STRFoto tak bertanggal yang dirilis kantor berita Korea Utara KCNA pada 12 September 2020 menunjukkan Kim Jong Un meninjau proyek restorasi di Unpha County, Provinsi Hwanghae Utara.

PYONGYANG, KOMPAS.com - Human Rights Watch (HRW) merilis sebuah laporan terbaru yang menyoroti sistem penahanan praperadilan Korea Utara menyebutkan sistem di sana memperlakukan orang-orang secara tidak manusiawi dengan kejam, penuh represi, dan siksaan secara sistematis.

Organisasi HAM terkemuka yang berbasis di Amerika Serikat (AS) itu mempublikasikan laporannya pada Senin (19/10/2020), sebagaimana yang dilansir dari Deutsche Welle.

"Sistem penahanan dan penyelidikan praperadilan Korea Utara dilakukan secara sewenang-wenang, penuh kekerasan, kejam, dan merendahkan martabat," kata Brad Adams, yang menjabat sebagai Direktur Asia HRW.

Baca juga: Sanksi PBB untuk Korea Utara Diwacanakan Dicabut di Tengah Krisis

"Warga Korea Utara mengatakan mereka hidup dalam ketakutan terus-menerus karena terjebak di dalam sistem, di mana prosedur resmi biasanya tidak relevan, dianggap bersalah, dan satu-satunya jalan keluar adalah melalui suap dan koneksi," tambah Adams.

Terlepas dari tuduhan berulang atas pelanggaran hak asasi manusia oleh badan-badan internasional, informasi tentang sistem peradilan pidana di negara pemilik senjata nuklir itu sangat terbatas.

Baca juga: Korea Utara Miliki Universitas Baru, Dinamakan Kim Jong Un

Martabat lebih rendah dari binatang

Melalui laporan berjudul "Worth Less Than an Animal: Pelecehan dan Pelanggaran dalam Penahanan Praperadilan di Korea Utara", HRW mengandalkan informasi yang dikumpulkan dari 22 tahanan Korea Utara serta beberapa mantan pejabat pemerintah yang melarikan diri dari negara tersebut.

Menurut mantan pejabat pemerintah, partai yang berkuasa di Korea Utara menganggap para tahanan sebagai manusia yang lebih rendah. Mereka lebih dikenal dengan angka atau nomor yang tertera pada seragam penjara, bukan nama.

"Peraturan mengatakan tidak boleh ada pemukulan, tapi kami butuh pengakuan selama penyidikan dan pemeriksaan," kata seorang mantan polisi.

Baca juga: Ribuan Orang Korea Utara Pakai Masker dalam Aksi Mendukung Pemerintah

"Jadi, Anda harus memukul mereka untuk mendapatkan pengakuan," tambahnya.

Mantan tahanan mengatakan mereka tidak memiliki akses ke pengacara atau upaya hukum, seperti banding setelah mereka ditahan.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X